SIGLI (Waspada): Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berharap pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh (Pora) XIV tetap berlangsung di Kabupaten Pidie, kendati jadwalnya diundur atau ditunda hingga Juni 2023.
“Kami berharap pelaksanaan Pora XIV yang diundur hingga tahun 2023 tetap dilangsungkan di Pidie,” ujar Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Fahlevi Kirani usai dijamu makan siang di Pendopo Bupati Pidie, Minggu (18/9).
M Rizal Fahlevi bersama rombongan datang ke Sigli, Kabupaten Pidie, dalam rangka monitoring dan eluasi (Monev) pembangunan semua infrastruktur kesiapan pelaksanaan Pora XIV di Kabupaten Pidie.
Dalam kunjungan tersebut, hamper semua venue yang sedang dalam tahapan pekerjaan dikunjungi oleh Komisi V DPRA yang dipimpin M Rizal Fahlevi Kirani. “Kami datang ke Sigli ini untuk melihat langsung sejauhmana sudah pekerjaan sarana dan prasarana untuk perhelatan Pora XIV di Pidie yang sedang dikerjakan,” katanya.
Lanjut dia, ternyata secara infarstruktur masih banyak terkendela. Karenanya, Komisi V DPRA akan mengirim surat kepada Pemerintah Aceh untuk mencari solusi terbaik.
“Kami berharap Pora XIV tetap jalan. Persoalan tunda atau tidak, nanti bisa dibicarakan dengan mengundang Pemkab Pidie dan Pemprov Aceh,” tutur M Rizal Favlevi Kirani.
Lanjut dia, dalam pertemuan nanti, KONI Aceh selaku penyelenggera juga perlu diundang,untuk mengambil keputusan bersama. Apakah Pora XIV di Kabupaten Pidie jadwalnya ditunda atau digeser. Tentu pemerintah punya skema dalam menyelesaikan persoalan itu.
“Dalam waktu dekat kami akan memanggil Pj Gubernur Aceh untuk membicarakan skema apa yang akan dilakukan. Dalam rapat nanti juga akan dibicarakan bermacam persoalan tentang Pora 2022,” bebernya.
Pj Bupati Pidie Ir Wahyudi Adisiswanto MSi didampingi Sekda H Idhami SSos MSi mengapresiasi kunjungan Komisi V DPRA bersama KONI Aceh ke Pidie. Menurut dia, dari kunjungan tersebut ada dua hal yang bisa disimpulkan pihaknya dari peryatanaan Ketua Komisi V DPRA M Rizal Fahlevi Kirani.
“Pertama Pora XIV tetap dilaksanakan di Kabupaten Pidie dan yang kedua pelaksanaan Pora tidak bisa dipaksanakan untuk tetap berlangsung pada Desmber 2022. Kami sudah melaporkan tetang pelaksanaan Pora ini kepada Bapak Pj Gubernur Aceh. Menurut beliau, kalau tidak mungkin dilaksanakan harus diundur,” jelasnya. (b06/C)
