BANDA ACEH (Waspada): Menyikapi banyaknya kasus pelanggaran dana hibah yang menimpa lembaga olahraga di sejumlah daerah, KONI Aceh mengambil langkah proaktif dengan menggelar Pelatihan Tata Kelola Administrasi dan Dana Hibah pada 14–15 Mei 2025 di Banda Aceh.
Menurut Ketua Panitia Muhammad Saleh, pelatihan ini bertujuan memberi pemahaman mendalam kepada pengurus cabang olahraga dan KONI di seluruh Aceh mengenai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.
“Kami melihat langsung di beberapa daerah, pengelolaan dana hibah bermasalah karena lemahnya kapasitas pengurus. Ini yang kami ingin benahi melalui pelatihan ini,” kata Saleh kepada media, Selasa (13/5).
Peserta pelatihan terbagi dua klaster: pengurus provinsi dan KONI kabupaten/kota. Narasumber berasal dari kalangan ahli hukum, pajak, pengawasan, serta praktisi olahraga, termasuk mantan pejabat KPK, Kejaksaan, dan Inspektorat.
Dikatakan, langkah ini diambil untuk memperkuat kapasitas pengurus cabang olahraga (cabor) dan KONI kabupaten/kota dalam mengelola dana publik secara akuntabel.
“Banyak kasus muncul karena pengurus tidak paham prinsip dasar pengelolaan keuangan. Pelatihan ini adalah upaya serius kami membenahi itu,” katanya.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber, antara lain: Ranu Miharja, SH, Hum (mantan Deputi KPK), Jamaluddin, SE, MSi, Ak. (Kepala Inspektorat Aceh), Ali Akbar, SH, MH (Aspidsus Kejati Aceh), Raihan Mauliner (Kantor Pajak Pratama Banda Aceh) serta Sayid Azhari (Wakil Ketua VI KONI Aceh)
Menurut Saleh, lima hal menjadi alasan utama pelatihan ini digelar: transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah, peningkatan kapasitas pengurus, terutama dari latar belakang non-keuangan, kepatuhan pada regulasi, termasuk Permendagri dan peraturan hibah lainnya, perencanaan dan penganggaran yang efektif dan membangun kepercayaan publik dan sponsor.
Plt Ketua KONI Aceh, Tgk Anwar Ramli menegaskan, tata kelola yang baik bukan hanya soal teknis administrasi, tapi juga menyangkut integritas dan kepercayaan publik.
“Kita harus membuktikan bahwa dana publik untuk olahraga bisa dikelola secara profesional. Dengan begitu, dukungan dari pemerintah dan sponsor bisa lebih besar di masa depan,” tegasnya.
Panitia juga menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi peserta dari luar Banda Aceh. Pelatihan ini diharapkan menjadi tonggak perbaikan sistem pengelolaan dana olahraga di Aceh. (b04)
