MENPORA Erick Thohir akan mengintervensi penyelesaian dualisme pengurus cabang olahraga jika tak selesai hingga Januari 2025. CNNI
JAKARTA (Waspada.id): Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, bakal mengintervensi sengketa dualisme pengurus cabang olahraga (cabor) jika tak menemukan kata mufakat pada Januari 2026.
Ancaman tersebut disampaikan Erick Thohir saat bertemu Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman di Kantor KONI Pusat, Jakarta Pusat, Kamis (4/12) siang.
“Jadi, sesuai dengan surat saya ke KOI dan KONI, saya memberikan kesempatan musyawarah dan mufakat. Kan, gitu kan, bangsa kita kan musyawarah dan mufakat, bukan voting terus,” kata Erick.
“Nah, di situ ya, konteksnya Desember ini kita lihat. Nanti baru Januari, kalau memang belum bisa, ya kembali pemerintah akan coba masuk,” ujarnya menjelaskan.
Erick sebenarnya tak ingin ikut campur dan berharap perselisihan bisa diselesaikan pihak yang berseteru. Namun, Erick tak punya pilihan selain merangsek masuk, jika tak kunjung muncul kata damai.
“KONI, KOI, itu bukan keluarga besar olahraga, kalau keluarga besar saling musyawarah mufakat mesti dapat jalan. Begitu, ya. Cuma, kalau tidak bisa, ya kami intervensi,” ujarnya.
“Tapi, intervensi bukan karena kekuasaan, tetapi ya karena sesuatu yang harus diperbaiki. Ya, dan sudah dibuka pembicaraan untuk musyawarah dan mufakat itu,” kata Erick.
Hingga Desember 2025 ini ada empat cabor yang mengalami dualisme kepengurusan. Keempat cabor yang bersengketa tersebut adalah tenis meja, anggar, tinju dan sepak takraw.
Terbaru, ada sengketa di internal Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PB PSTI). Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PB PSTI ditolak sebagian anggotanya.
Menurut Erick Thohir, persoalan dualisme ini harus diselesaikan segera agar agenda olahraga nasional bisa dijalankan. Jika tidak, atlet yang akan terus dirugikan.
“Masalah dualisme ini harus segera diselesaikan. Setelah itu baru kita bisa konsolidasi Desain Besar Olahraga Nasional. Selanjutnya kita bisa bicara mengenai PON, SEA Games, Asian Games dan Olimpiade akan seperti apa,” ucap Erick menambahkan.
Agar dualisme empat cabor ini cepat terurai, Kemenpora mendesak KOI dan KONI turun tangan. Peran strategis dua badan organisasi ini akan menjadi kunci penyelesaian konflik.
“Kami di Kemenpora telah melakukan introspeksi dengan perbaikan tata kelola internal, maka kami ingin KOI, KONI dan para pengurus federasi olahraga juga bisa melakukan introspeksi,” ucap Erick.
“Duduk bersama untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena musyawarah adalah landasan membangun bangsa dan negara,” kata Erick.
Sebelumnya Erick telah melayangkan surat ultimatum kepada empat cabor yang bertikai. Erick memberi waktu tiga bulan bagi keempatnya untuk menyelesaikan dualisme.
Artinya pula KOI, KONI dan pengurus cabor memiliki sisa waktu dua bulan. Jika sampai akhir Desember 2025 tak selesai, Kemenpora akan mengambil langkah tegas.
“Jika sampai akhir tahun tidak kunjung tuntas, kami Kemenpora akan mengambil alih dan membuat keputusan untuk menyelamatkan para atlet kita, menyelamatkan prestasi olahraga kita,” ujar Erick.
“Sudah terlalu lama para atlet menjadi korban. Maka saya ingatkan kembali kepada para pihak untuk melepaskan kepentingan pribadi dan ego masing-masing,” tegas Erick. (id08/cnni/ant)
