Olahraga

Pemerintah Pusat Jangan Khianati Aceh

Pemerintah Pusat Jangan Khianati Aceh
Waspada/Ist
Kecil Besar
14px

BANDA ACEH (Waspada): Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh-Sumut yang saat ini menjadi polemik di Tanah Rencong belum jelas. Pasalnya persiapan pelaksanaannya hingga belum adanya pembangunan venue di Provinsi Aceh.

Sementara jadwal pelaksanaan multi event olahraga nasional empat tahunan itu hanya tinggal hitungan bulan saja. Pembukaan sendiri direncanakan dimulai 8 September 2024.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Polemik mencuat karena sudah tercium indikasi untuk melakukan persiapan menggunakan anggaran Pemerintah Aceh (APBA). “Ini sangat miris, kita minta Pemerintah Pusat jangan mengkhianati Aceh terhadap kegiatan olahraga nasional ini,” ujar Ketua Umum KONI Aceh Jaya, Muslim Hasan (foto), Senin (2/10).

Dalam siaran pers yang dikirim ke Waspada, Muslim mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) agar sumber anggaran venue PON Aceh itu beban APBN seperti halnya dengan PON XX/2021 Papua.

“Jangan sampai kegiatan nasional namun terkuras anggaran Pemerintah Aceh. Apalagi saat ini sedang fokus memberantas kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarat yang sangat terpuruk akibat Covid-19,” ujarnya.

“Kalau seandainya dengan sisa waktu tidak maksimal untuk melakukan persiapan pembangunan venue PON, sarana dan prasarana bisa siap sesuai dengan standar PB PON, maka lebih baik ditunda dulu sampai 2025,” sebut Muslim.

Selain itu, Ketua Umum KONI Aceh Jaya ini juga menolak direhabnya Stadion Harapan Bangsa untuk kebutuhan PON Aceh-Sumut. “Provinsi lain bisa dilakukan pembangunan baru, kenapa Provinsi Aceh tidak bisa? Khusus untuk PON agar dibangun yang baru,” ujarnya.

Ia meminta Pemerintah Aceh, DPRA dan anggota DPD, DPR RI asal Aceh harus kompak melobi Pemerintah Pusat untuk penggunaan anggaran harus 90 persen APBN. “Kenapa Papua dan Jawa Barat bisa, kenapa Aceh tidak bisa?” tukas dia.

“Biarlah dana otsus itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh yang sangat membutuhkan. Sebab merujuk pada pelaksanaan PON masa lalu yang di selenggarakan di provinsi lainnya dominan berasal dari APBN,” sebut Muslim. (b04/C)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE