Oleh: Sukendro IR MBM
DI SEBUAH sudut Deli Serdang, dapur bukan lagi sekadar ruang memasak. Ia berubah menjadi laboratorium sosial—tempat limbah dipoles menjadi nilai, dan mereka yang lama dipinggirkan perlahan menemukan pijakan. Di tengah ancaman inflasi pangan dan ketimpangan ekonomi, sekelompok penyandang disabilitas justru sedang merakit sesuatu yang lebih radikal: kemandirian.
Laporan investigasi dari Yayasan Sekolah Alam Medan ini, jika dibaca sepintas, tampak seperti dokumen program pemberdayaan biasa. Ada pelatihan, ada output, ada tabel produksi. Namun, di balik angka-angka itu, terselip pertanyaan yang jauh lebih besar: apakah negara benar-benar hadir dalam urusan paling dasar manusia—makan?
Kita mulai dari premis yang cukup mengejutkan. Ketahanan pangan Indonesia, menurut laporan itu, disebut “berada di titik nadir” dan telah bergeser dari food sovereignty menjadi sekadar food security.
Kalimat ini bukan sekadar jargon akademik. Ia adalah kritik halus—bahkan mungkin terlalu halus—atas kegagalan struktural. Kedaulatan pangan berarti kemampuan memproduksi dan mengontrol pangan sendiri. Sementara keamanan pangan hanya memastikan orang tidak kelaparan, tanpa peduli dari mana makanan itu datang.
Indonesia, dalam konteks ini, tampaknya telah menyerah pada yang kedua.
Di tengah situasi itu, program pengolahan sisa makanan—kulit buah, ampas tahu, hingga nasi basi—menjadi semacam “perlawanan kecil”. Dari limbah, lahir mie, snack, bahkan pakan anjing. Dari yang terbuang, tercipta nilai ekonomi.
Namun, justru di sinilah letak paradoksnya.
Negara yang besar, dengan segala sumber daya agraria dan lautnya, justru harus mengandalkan inovasi berbasis limbah untuk menjaga ketahanan pangan di tingkat komunitas. Ini bukan kisah heroik semata. Ini juga cerita tentang keterpaksaan.
Inflasi bahan pokok—yang dalam laporan disebut mencapai 4,86 persen secara tahunan per Maret 2026—menjadi latar belakang yang tak bisa diabaikan. Harga naik, daya beli turun, dan kelompok paling rentan—termasuk penyandang disabilitas—menjadi korban pertama.
Dalam situasi seperti ini, pelatihan mengolah sisa makanan bukan sekadar inovasi. Ia adalah strategi bertahan hidup.
Program ini melibatkan sekitar 50 penyandang disabilitas, memberi mereka keterampilan memasak, pengemasan, hingga pemasaran digital. Ada SOP penjualan offline dan online, ada simulasi bazar, ada pendampingan intensif selama enam bulan.
Secara teknis, ini nyaris sempurna. Sebuah model pemberdayaan yang rapi, terukur, dan terstruktur.
Tapi lagi-lagi, pertanyaan besarnya: mengapa inisiatif seperti ini harus lahir dari komunitas, bukan dari kebijakan negara yang sistemik?
Angka-angka dalam laporan itu memang impresif. Dalam enam bulan, proyek ini mampu menghasilkan 87.900 unit produk, mempertahankan perputaran uang di komunitas hingga Rp92 juta, dan menciptakan lapangan kerja bagi 40 orang.
Lebih dari itu, pendapatan anggota komunitas meningkat dari sekitar Rp850 ribu per bulan menjadi hampir Rp970 ribu.
Secara statistik, kemiskinan—setidaknya dalam definisi sederhana—“teratasi”.
Namun, apakah kenaikan sekitar Rp100 ribu per bulan cukup untuk menyebut seseorang keluar dari kemiskinan? Atau ini hanya ilusi statistik yang menenangkan laporan, tapi tidak mengubah struktur?
Kita perlu jujur: angka-angka itu penting, tetapi tidak cukup.
Yang lebih menarik justru adalah pendekatan yang digunakan: community engineering dengan filosofi “hand-up”, bukan “hand-out”.
Alih-alih memberi bantuan langsung, program ini mencoba menciptakan kemandirian. Ini konsep lama dalam teori pembangunan, tetapi jarang benar-benar dijalankan secara konsisten.
Di sini, ia diterapkan secara konkret. Peserta tidak hanya dilatih memasak, tetapi juga diajarkan manajemen usaha, pemasaran, hingga akuntansi sederhana. Ada sistem monitoring, ada evaluasi, bahkan ada perhitungan ROI dan NPM—yang biasanya hanya kita temui di dunia korporasi.
Dengan ROI 24 persen dan margin laba sekitar 19 persen, proyek ini secara ekonomi tergolong sehat.
Artinya, ini bukan sekadar program sosial. Ini adalah bisnis. Dan mungkin, di sinilah letak kekuatan sekaligus kelemahannya.
Ketika pemberdayaan sosial dibingkai sebagai bisnis, ia menjadi berkelanjutan. Tapi di saat yang sama, ia juga berisiko kehilangan dimensi strukturalnya.
Masalah kemiskinan dan ketahanan pangan bukan semata soal kurangnya keterampilan individu. Ia adalah hasil dari kebijakan yang timpang, distribusi sumber daya yang tidak adil, dan sistem ekonomi yang sering kali meminggirkan yang lemah.
Program ini berhasil—tetapi ia juga menegaskan bahwa sistem di atasnya belum.
Ada satu bagian dalam laporan yang cukup menggelitik: proyek ini disebut sebagai “role model” bagi komunitas lain.
Klaim ini tidak berlebihan. Secara desain, program ini memang layak direplikasi. Bahkan ada rencana ekspansi ke enam kecamatan dengan lima unit produksi di masing-masing wilayah.
Namun, replikasi tanpa perubahan struktur hanya akan melahirkan lebih banyak “pulau-pulau kecil kemandirian” di tengah “lautan besar ketimpangan”.
Ia seperti menambal perahu bocor, tanpa pernah memperbaiki kapal induknya.
Di sisi lain, ada dimensi yang sering luput dari pembacaan teknokratis: perubahan psikologis.
Laporan ini mencatat bahwa peserta menjadi lebih percaya diri, lebih aktif, dan lebih optimis. Ini bukan hal kecil. Dalam banyak kasus, kemiskinan bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi juga kehilangan rasa percaya diri.
Dalam konteks ini, dapur menjadi ruang pemulihan martabat. Dan mungkin, ini adalah capaian paling penting dari seluruh program.
Namun, kita tetap perlu menjaga jarak kritis.
Kisah sukses seperti ini sering kali dijadikan pembenaran bahwa “komunitas bisa mandiri tanpa negara”. Ini narasi yang berbahaya. Ia membebaskan negara dari tanggung jawabnya, dan mengalihkan beban ke masyarakat.
Padahal, yang kita butuhkan bukan sekadar komunitas yang kuat, tetapi juga negara yang hadir.
Program seperti ini seharusnya menjadi pelengkap kebijakan, bukan pengganti.
Pada akhirnya, laporan ini menyuguhkan dua wajah sekaligus.
Di satu sisi, ia adalah kisah inspiratif tentang bagaimana limbah bisa menjadi peluang, dan bagaimana mereka yang terpinggirkan bisa bangkit melalui inovasi sederhana.
Di sisi lain, ia adalah cermin yang memantulkan kegagalan yang lebih besar—bahwa di negeri yang kaya, ketahanan pangan masih harus ditopang oleh kreativitas mengolah sisa.
Dapur kecil di Sekolah Alam Medan itu, dengan segala aktivitasnya, mungkin tidak akan mengubah Indonesia dalam semalam.
Tapi ia telah menunjukkan sesuatu yang penting: bahwa solusi bisa lahir dari bawah.
Pertanyaannya tinggal satu: apakah yang di atas mau belajar?
Penulis adalah Ketua Yayasan Sekolah Alam Medan
