Oleh Darmawan Sriyanto, dan Binsar Simatupang, SE, MM
TAHUN 2025 menjadi momentum penting untuk menilai arah perekonomian Kota Medan. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, Medan masih menunjukkan aktivitas ekonomi yang relatif stabil. Namun, di balik geliat pusat perbelanjaan dan padatnya lalu lintas, sebagian warga merasakan tekanan ekonomi yang nyata.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, struktur ekonomi Medan masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi, serta jasa. Ketergantungan yang tinggi pada sektor konsumsi membuat perekonomian kota tampak ramai, tetapi fundamentalnya lemah. Tanpa basis produksi yang memadai, Medan berisiko terus menjadi kota konsumsi—hidup di permukaan, tetapi rapuh saat menghadapi guncangan ekonomi.
Kawasan Industri Medan (KIM) di Belawan sering dijadikan bukti bahwa Medan memiliki aktivitas produksi. Namun, secara struktural, industri pengolahan belum menjadi tulang punggung ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Medan masih digerakkan oleh perdagangan dan konsumsi.
Inflasi dan Harga Hidup
Sepanjang 2025, inflasi di Sumatera Utara kerap berada di atas nasional, terutama akibat komoditas pangan dan transportasi. Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara mencatat inflasi Medan masih terkendali secara statistik. Namun kenyataannya, harga pangan, biaya sewa rumah, dan ongkos transportasi tetap menjadi beban berat bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
Kebijakan pengendalian harga cenderung reaktif, misalnya pasar murah untuk menekan harga cabai sesaat. Begitu juga penanganan banjir yang hampir terjadi setiap tahun, dilakukan setelah bencana, bukan sebagai program rutin berbasis peta rawan banjir dan tata ruang kota. Dampak ekonomi dari banjir cukup signifikan: gangguan distribusi barang, kenaikan biaya logistik, dan terganggunya aktivitas usaha turut menekan daya beli masyarakat.
Ketenagakerjaan dan UMKM
Proporsi tenaga kerja informal di Medan masih tinggi, sementara pertumbuhan lapangan kerja formal terbatas. Sektor informal menjadi bantalan utama ekonomi masyarakat, namun kebijakan pemerintah cenderung menekankan penertiban, bukan pemberdayaan.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menyerap tenaga kerja terbesar, juga belum sepenuhnya mendapat dukungan. Sebagian besar masih berskala mikro dengan produktivitas rendah. Program pemerintah cenderung jangka pendek, tidak terintegrasi, dan minim pendampingan berkelanjutan, sehingga UMKM sulit naik kelas dan tetap terjebak dalam pola usaha subsisten.
Fiskal dan Perencanaan Kota
Ketergantungan Medan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tinggi, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencerminkan potensi ekonomi kota. Belanja daerah masih didominasi belanja rutin dan proyek fisik, sedangkan belanja produktif relatif terbatas.
Masalah lingkungan, terutama banjir dan sampah, semakin menegaskan lemahnya perencanaan tata kota. Setiap tahun masalah yang sama berulang, sementara anggaran tersedot untuk penanganan darurat.
Kesimpulan
Kaleidoskop ekonomi Medan 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan memang terjadi, tetapi belum memiliki daya ungkit yang kuat. Terdapat jarak antara capaian angka makro dan realitas keseharian masyarakat, khususnya di lapisan bawah.
Pemerintah Kota Medan dituntut berani melakukan pembenahan arah kebijakan. Janji kampanye terkait infrastruktur, pelayanan publik, dan penataan kota seharusnya diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi jangka panjang, khususnya penguatan basis produksi. UMKM perlu ditempatkan sebagai agenda strategis, dengan pendampingan berkelanjutan dan akses pasar regional maupun global.
Kota Medan memiliki APBD besar dan kewenangan luas sebagai kota metropolitan. Aktivitas kepala daerah yang turun ke lapangan dan berdialog dengan masyarakat positif, tetapi kini saatnya diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekadar seremoni. Masalah utama ekonomi Medan bukan ketiadaan anggaran, melainkan arah kebijakan yang reaktif dan belum menyentuh akar struktural.
Keberhasilan pembangunan ekonomi bukan diukur dari angka pertumbuhan semata, tetapi dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Pertanyaannya bukan lagi apakah Medan mampu berubah, tetapi seberapa berani pemerintah kota menggunakan peluang itu untuk kepentingan warganya. (Penulis 1) Staf Pengajar STIE Graha Kirana Medan dan 2) Ketua DPW UKM IKM Nusantara Sumut)
