Oleh: Farid Wajdi
Politik kerap meminta dipahami dengan wajah tegang. Nada serius dianggap identik dengan tanggung jawab. Semakin kaku pernyataan, semakin dianggap negarawan.
Padahal, dalam praktiknya, politik sering kali justru paling lucu saat sedang berusaha terlihat paling serius. Dari sinilah humor politik menemukan panggungnya.
Humor politik hadir bukan sebagai hiburan pengganti kebijakan, melainkan sebagai cermin. Ia memantulkan wajah kekuasaan apa adanya, kadang rapi, kadang belepotan.
Tawa muncul bukan semata karena lucu, melainkan karena ada kejanggalan yang terasa akrab. Ketika publik tertawa, sesungguhnya ada pengakuan diam-diam: ada yang tidak beres, tetapi sulit diucapkan secara langsung.
Humor politik bukan lelucon kosong. Ia bekerja seperti jarum kecil. Tidak menusuk dalam-dalam, tetapi cukup untuk membuat terusik. Tidak berdarah, tetapi terasa perih.
NU Online menyebut humor sebagai medium kritik sosial-politik yang lumrah dalam masyarakat demokratis. Respons berlebihan terhadap humor justru mengindikasikan masalah dalam relasi kekuasaan dan kritik (NU Online, 2023). Demokrasi yang sehat biasanya tidak alergi pada tawa.
Sejarah politik Indonesia menunjukkan pola yang konsisten. Saat kritik dibatasi, humor menjadi jalan memutar. Ketika kalimat lurus berisiko, kalimat berkelok dipilih.
Pada masa lalu, sindiran hidup dalam cerita warung kopi. Kini ia bermigrasi ke meme, potongan video, dan panggung stand-up comedy. Politik tak lagi hanya dibahas di ruang sidang, tetapi juga di kolom komentar dan panggung hiburan.
Kolumnis Detik (2019) membedakan humor politik dan politik humor. Humor politik adalah kritik yang menyamar sebagai candaan. Politik humor adalah candaan yang dipoles sebagai strategi. Yang satu mengusik kekuasaan. Yang lain merawat citra. Perbedaannya tipis, tetapi dampaknya jauh.
Humor Politik: Tertawa Sebagai Bentuk Perlawanan Halus
Humor politik bekerja tanpa izin. Ia tidak meminta restu birokrasi. Ia juga tidak peduli pada jabatan. Presiden, menteri, anggota parlemen, hingga calon legislatif berada pada posisi setara di hadapan tawa. Kekuasaan kehilangan hak istimewa untuk selalu dihormati. Di situlah demokrasi bernapas.
Henri Bergson dalam Laughter (1900) menyebut tawa sebagai koreksi sosial terhadap kekakuan. Ketika sistem bergerak seperti mesin dan lupa pada manusia, humor datang sebagai gangguan yang menyadarkan. Demokrasi yang kehilangan humor berisiko berubah menjadi administrasi yang dingin dan jauh.
Jürgen Habermas (1989) menempatkan ekspresi budaya populer sebagai bagian sah dari ruang publik. Kritik tidak harus tampil dalam bahasa seminar atau sidang parlemen. Kadang, satu kalimat satire lebih jujur dibanding sepuluh halaman pidato.
Ariel Heryanto (2015) membaca humor politik sebagai perlawanan kultural. Ia tidak memobilisasi massa, tetapi membentuk kesadaran. Tawa menjadi sinyal, ada kegelisahan bersama. Tidak terorganisir, tetapi dirasakan.
Fenomena stand-up comedy politik memperjelas fungsi ini. Materi komedi sering menyentuh isu hukum, etika, dan absurditas kekuasaan. Reaksinya pun khas. Publik tertawa. Sebagian elite tersenyum kaku. Sebagian lain merasa diserang. Ketika humor mulai dianggap berbahaya, justru di situlah letak bahayanya.
Sosiolog UGM Arie Sudjito menilai respons berlebihan terhadap humor politik menunjukkan rapuhnya ruang kritik publik. Humor seharusnya dibaca sebagai refleksi sosial, bukan ancaman terhadap negara (Sudjito, 2023). Negara yang percaya diri jarang merasa terhina oleh lelucon.
Dannagal Young (2017) menjelaskan humor menurunkan resistensi audiens terhadap pesan politik. Lelucon membuat isu berat terasa ringan. Namun ada efek samping. Humor bisa melemahkan daya kritis bila berhenti sebagai tontonan. Tawa yang tidak diikuti refleksi hanya melahirkan kelelahan politik, bukan kesadaran.
Politik Humor: Ketika Kekuasaan Ikut Bergurau
Politik humor bergerak dari arah sebaliknya. Humor digunakan sebagai alat komunikasi kekuasaan. Candaan dilontarkan untuk mencairkan suasana, mendekatkan diri pada publik, dan menampilkan kesan santai. Politisi yang bisa bercanda sering dianggap lebih “manusiawi”.
Kompas (2021) mencatat dialog humor antara Anies Baswedan dan Kiky Saputri sebagai contoh politik humor yang relatif berhasil. Humor tidak mematikan substansi, tetapi membantu menjangkau publik lebih luas. Politik terasa tidak selalu muram.
Namun di sinilah jebakan itu menunggu. Humor mudah berubah menjadi kosmetik. Ketika tawa lebih diingat daripada kebijakan, politik bergeser menjadi pertunjukan. Dalam kondisi ini, humor tidak lagi mengganggu kekuasaan, tetapi justru melindunginya.
Berbagai kumpulan humor politik di media hiburan memperlihatkan gejala ini. Candaan tentang caleg, janji kampanye, atau baliho raksasa menghibur, tetapi sering berhenti sebagai bahan tertawaan (KapanLagi, 2022; Merdeka, 2023). Sinisme tumbuh. Kritik menguap. Politik terasa lucu, tetapi sekaligus melelahkan.
Larry Diamond (2019) mengingatkan, demokrasi yang sehat bukan hanya memberi ruang pada pemilu, tetapi juga pada ekspresi simbolik seperti satire. Ketika elite terlalu sensitif terhadap humor, itu sering menandakan kemunduran demokrasi. Kekuasaan yang mudah tersinggung biasanya sedang rapuh.
Mahfud MD (2023) menegaskan ekspresi seni dan kritik sosial adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Ketegangan antara etika dan kebebasan tidak seharusnya diselesaikan lewat pembatasan refleks. Demokrasi tidak tumbuh dari keheningan, melainkan dari percakapan, termasuk percakapan yang disertai tawa.
Humor politik dan politik humor memperlihatkan dua wajah relasi masyarakat dan kekuasaan. Yang satu mengganggu dari luar. Yang lain merangkul dari dalam. Keduanya sah, selama tidak saling meniadakan.
Humor yang sehat bukan sekadar membuat tertawa, tetapi juga mengajak berpikir. Ia menyenangkan, tetapi tidak meninabobokan. Politik yang menggembirakan bukan politik tanpa kritik, melainkan politik yang cukup dewasa untuk menertawakan dirinya sendiri.
Selama humor masih diberi ruang, demokrasi masih punya cermin. Ketika tawa dipersoalkan, yang sedang diuji bukan humor, melainkan ketahanan demokrasi itu sendiri.
Pada akhirnya, humor politik bukan ancaman bagi kekuasaan. Ia hanya berbahaya bagi kesombongan. Demokrasi yang matang tidak takut ditertawakan, karena dari tawa itulah sering lahir kesadaran paling jujur.
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU
