Oleh: Dr Usman Lamreung
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) merupakan langkah progresif dan strategis Pemerintah Aceh dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Kebijakan ini hadir sebagai jawaban atas masih adanya kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam skema BPJS Kesehatan. Dengan menjangkau kelompok rentan serta menghadirkan layanan tambahan yang belum tercakup dalam sistem nasional, Pergub ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan sosial di sektor kesehatan.
Kita patut mengapresiasi terobosan ini sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Namun demikian, keberhasilan JKA tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, melainkan sangat bergantung pada kapasitas implementasi di lapangan. Karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor di lingkungan SKPA serta pemerintah kabupaten/kota agar program ini berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Secara substansi, Pergub ini memiliki fondasi yang kuat. Upaya menutup celah dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan langkah maju menuju kebijakan yang lebih presisi. Selain itu, kehadiran layanan tambahan seperti bantuan transportasi rujukan, penyediaan alat bantu kesehatan, serta perlindungan bagi korban kekerasan menjadi nilai tambah yang memperkuat dimensi keadilan dalam layanan kesehatan di Aceh.
Kunci utama keberhasilan kebijakan ini terletak pada akurasi dan validitas data. Penggunaan DTSEN sebagai basis kepesertaan perlu didukung dengan mekanisme verifikasi dan pembaruan data yang berkelanjutan. Permasalahan klasik seperti inclusion error dan exclusion error harus diminimalkan melalui koordinasi intensif lintas sektor. Dengan tata kelola data yang baik, JKA akan lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kepercayaan publik.
Dari sisi pembiayaan, komitmen Pemerintah Aceh untuk mengalokasikan APBA dalam mendukung layanan yang belum di-cover BPJS menunjukkan keberanian fiskal yang patut diapresiasi. Agar tetap berkelanjutan, kebijakan ini perlu didukung dengan perencanaan aktuaria yang matang, pengendalian biaya, serta pengaturan manfaat yang jelas dan terukur. Dengan demikian, JKA tidak hanya responsif secara sosial, tetapi juga sehat secara fiskal.
Relasi antara JKA dan BPJS Kesehatan pada dasarnya bersifat saling melengkapi. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan teknis dan operasional agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan. Penegasan mekanisme klaim, pembagian peran, serta standar layanan akan menjadi kunci dalam memastikan integrasi yang efektif antara sistem nasional dan kebijakan daerah ini.
Di tingkat implementasi, pembentukan Tim JKA Terpadu merupakan langkah tepat dalam mendorong koordinasi lintas sektor. Agar optimal, tim ini perlu didukung dengan kepemimpinan yang kuat, sistem kerja berbasis kinerja, serta mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur. Dengan demikian, tim tidak hanya menjadi struktur administratif, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak keberhasilan program.
Selain perluasan akses, peningkatan kualitas layanan juga harus menjadi perhatian utama. Masyarakat tidak hanya membutuhkan kemudahan akses, tetapi juga pelayanan yang cepat, adil, dan bermartabat. Oleh karena itu, penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta pengawasan terhadap standar pelayanan menjadi bagian penting dalam implementasi JKA.
Pada akhirnya, keberhasilan JKA tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang terdaftar, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat nyata dari layanan yang diberikan. Pergub JKA 2026 adalah langkah berani yang mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat yang layak mendapat perlindungan sosial dari Pemerintah Aceh. Dengan penguatan pada aspek data, tata kelola, pembiayaan, dan kualitas layanan, JKA berpotensi menjadi model kebijakan kesehatan daerah yang berhasil dan inspiratif di Indonesia.
Penulis adalah Pengamat Politik dan Kebijakan Publik
