Oleh: Farid Wajdi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai janji negara untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak belajar dalam keadaan lapar.
Narasinya terdengar manusiawi, bahkan heroik. Negara digambarkan turun tangan langsung ke ruang kelas, membawa nasi, lauk, dan harapan.
Namun di balik piring yang tampak penuh itu, ada ruang belajar yang justru makin kosong.
Anggaran pendidikan 2026 memperlihatkan ironi terang-benderang: hampir 30 persen dialokasikan untuk MBG, sementara persoalan klasik pendidikan, seperti guru honorer bergaji rendah, ruang kelas rusak, kualitas pembelajaran stagnan, terus dibiarkan berulang.
Ekonom pendidikan dari Universitas Indonesia menilai alokasi anggaran pendidikan semestinya memprioritaskan peningkatan kualitas pembelajaran, bukan sekadar intervensi konsumsi jangka pendek (Suryadarma, 2024).
Pendidikan bukan soal hari ini kenyang, melainkan kemampuan berpikir kritis dan bertahan hidup dalam jangka panjang. Ketika anggaran tersedot ke program makan, sementara guru masih berjuang dengan honor ratusan ribu rupiah, negara tampak lebih sibuk mengatur menu daripada memperbaiki mutu.
Pendukung MBG sering mengaitkan program ini dengan penurunan stunting. Klaim ini perlu ditarik ke meja analisis.
Ahli gizi masyarakat menegaskan stunting terutama dipengaruhi intervensi gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari kehamilan hingga usia dua tahun (Rachmi, 2023).
Anak sekolah dasar berada di luar fase krusial tersebut. Artinya, MBG di sekolah lebih tepat dipahami sebagai program kesejahteraan, bukan solusi utama stunting. Jika tujuan kebijakan tidak tepat sasaran, anggaran sebesar apa pun berisiko menjadi pemborosan sistemik.
Masalah menjadi lebih tajam ketika ketimpangan sosial muncul secara kasat mata. Di satu sisi, petugas dapur MBG digaji jutaan rupiah. Di sisi lain, guru honorer yang mendidik dan membentuk karakter anak hanya menerima upah ratusan ribu per bulan.
Sosiolog pendidikan menyebut kondisi ini sebagai policy dissonance, ketika pesan moral kebijakan bertabrakan dengan realitas keadilan sosial (Tilaar, 2022). Negara seolah mengatakan gizi penting, tetapi pendidik tidak.
Piring Penuh vs Masa Depan Kosong
Dari perspektif kebijakan publik, MBG juga menyimpan risiko tata kelola. Program berskala nasional dengan distribusi harian rentan terhadap masalah kualitas, higienitas, dan pengawasan.
Pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa program berbasis logistik massal sering gagal bukan karena niat buruk, melainkan karena kompleksitas pengelolaan yang melampaui kapasitas birokrasi (Dwiyanto, 2021).
Ketika kasus keracunan makanan mulai muncul, publik diingatkan bahwa kebijakan populis bisa berubah menjadi bumerang.
Pendidikan sejatinya bukan proyek dapur. Ia membutuhkan investasi jangka panjang pada manusia: guru yang sejahtera, kurikulum yang relevan, ruang kelas yang aman, dan ekosistem belajar yang sehat.
Bank Dunia menegaskan bahwa kualitas guru merupakan faktor paling menentukan dalam peningkatan hasil belajar siswa dibandingkan intervensi non-pedagogis (World Bank, 2020).
Namun fakta anggaran menunjukkan negara justru meminggirkan aktor utama pendidikan demi program yang lebih mudah difoto dan dipamerkan.
MBG juga menyisakan pertanyaan etis tentang peran keluarga dan masyarakat. Negara yang terlalu jauh masuk ke urusan konsumsi harian berisiko melemahkan peran keluarga dalam pendidikan gizi.
Ahli kebijakan sosial menilai intervensi negara seharusnya memperkuat kapasitas keluarga, bukan menggantikannya (Midgley, 2019).
Tanpa edukasi gizi dan perbaikan ekonomi rumah tangga, makan gratis di sekolah hanya menjadi jeda lapar sementara.
Kritik terhadap MBG bukan penolakan terhadap pemenuhan gizi anak. Persoalannya terletak pada proporsi dan prioritas.
Pendidikan adalah ekosistem. Ketika satu elemen dibesarkan secara berlebihan, elemen lain mengecil dan rapuh. Negara tidak kekurangan anggaran, tetapi kekurangan keberanian untuk menata ulang prioritas secara rasional dan adil.
Yang dibutuhkan bukan pilihan hitam-putih antara makan atau belajar. Keduanya bisa berjalan beriringan jika dirancang dengan akal sehat kebijakan.
MBG semestinya bersifat komplementer, terarah pada wilayah rawan pangan, serta terintegrasi dengan program kesehatan ibu dan anak.
Anggaran pendidikan harus kembali ke khitahnya: memperkuat guru, memperbaiki sekolah, dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
Jika tidak, MBG hanya akan menjadi ilusi kebijakan: piring anak penuh hari ini, tetapi masa depan mereka tetap kosong.
Negara terlihat bekerja keras, anggaran terserap besar, namun persoalan mendasar pendidikan terus berulang. Dalam jangka panjang, bangsa ini tidak akan kekurangan anak yang kenyang, tetapi kekurangan generasi yang berpikir tajam dan merdeka.
Pada titik itu, publik perlu bertanya jujur: apakah negara sedang membangun manusia, atau sekadar menenangkan rasa bersalah politik dengan seporsi makan gratis?
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU
