Oleh: Farid Wajdi
Negara hari ini hadir ke sekolah bukan membawa buku, melainkan kotak makan. Di hadapan murid-murid, negara menawarkan janji sederhana: perut kenyang lebih dulu, pelajaran menyusul kemudian.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipromosikan sebagai jalan pintas membangun generasi unggul. Namun di balik meja makan itu, arah pendidikan nasional justru tampak kabur.
Gizi memang prasyarat belajar. Anak lapar sulit berkonsentrasi, apalagi berpikir kritis. Di titik ini, MBG menemukan pembenaran moralnya.
Sejumlah riset pendidikan menegaskan hubungan antara kecukupan nutrisi dan fungsi kognitif dasar. Namun pendidikan tidak berhenti pada biologi. Ia bergerak di wilayah yang lebih kompleks: nalar, karakter, daya cipta, dan keberanian berpikir. Di wilayah inilah kebijakan publik seharusnya bekerja dengan lebih hati-hati.
Masalah MBG bukan terletak pada niat, melainkan pada posisi kebijakan. Ketika makan ditempatkan sebagai pusat strategi pendidikan, negara secara tidak sadar mereduksi sekolah menjadi ruang distribusi logistik.
Ruang kelas berubah menjadi perpanjangan dapur, sementara proses belajar mengajar tersisih oleh urusan teknis: pengiriman, penyimpanan, pembagian, hingga penanganan keluhan. Pendidikan, pelan-pelan, kehilangan gravitasinya.
Anggaran Besar, Visi yang Mengecil
Kegelisahan paling serius muncul saat anggaran bicara lebih keras daripada pedagogi. Dalam satu tahun pelaksanaan, MBG menyerap porsi signifikan dari anggaran pendidikan. Pada saat bersamaan, problem klasik pendidikan tetap bercokol: kekurangan guru, ketimpangan kualitas pengajar, ruang kelas rusak, serta minimnya pelatihan profesional.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat, MBG tidak menunjukkan korelasi langsung dengan perbaikan kualitas pembelajaran, bahkan cenderung mengganggu ritme sekolah di banyak daerah (JPPI, 2025).
Ironinya, guru sebagai poros utama pendidikan, tidak menjadi pusat perhatian kebijakan. Banyak di antara mereka justru dibebani tugas tambahan mengurusi distribusi MBG.
Waktu dan energi yang seharusnya dipakai untuk merancang pembelajaran habis untuk memastikan makanan tiba tepat waktu dan tidak bermasalah.
Sekolah dipaksa menyesuaikan diri dengan program, bukan program yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan pendidikan.
Kompas pernah mengajukan pertanyaan yang terasa sederhana namun menentukan: makan gratis atau masa depan bangsa? Pertanyaan itu relevan karena anggaran pendidikan sejatinya bukan belanja sosial jangka pendek, melainkan investasi intelektual jangka panjang. Ketika prioritas kabur, arah pembangunan manusia ikut goyah.
Populisme Sosial dan Sunyinya Evaluasi
MBG juga tumbuh dalam atmosfer kebijakan yang sulit dikritik. Program ini dibungkus narasi keberpihakan pada rakyat, sehingga setiap koreksi mudah dicurigai sebagai penolakan terhadap kesejahteraan anak. Padahal kritik bukan musuh kebijakan publik, melainkan instrumen penyelamatnya.
Laporan lapangan menunjukkan berbagai problem implementasi: kualitas makanan yang tidak konsisten, gangguan jadwal belajar, hingga kasus keracunan yang menimbulkan trauma di lingkungan sekolah.
Di sejumlah tempat, sekolah dan orang tua justru enggan bersuara karena khawatir dicap tidak mendukung program negara. Di titik ini, MBG berubah dari kebijakan sosial menjadi simbol politik yang kebal evaluasi.
Pakar pendidikan mengingatkan, membangun generasi unggul tidak dapat dilakukan melalui kebijakan tunggal yang berdiri sendiri. Gizi hanya satu variabel di antara banyak faktor.
Tanpa penguatan kualitas guru, kurikulum yang relevan, dan ekosistem belajar yang sehat, MBG berisiko menjadi kebijakan yang ramai di permukaan, tetapi tipis di substansi.
Lebih jauh, kebijakan semacam ini mengandung jebakan populisme. Ia mudah dipromosikan, mudah difoto, dan mudah dijadikan laporan keberhasilan. Namun dampak jangka panjangnya sulit diukur, apalagi jika tidak disertai kerangka evaluasi yang transparan dan akuntabel.
Menata Ulang Prioritas
Persoalannya bukan memilih antara makan atau belajar. Keduanya saling membutuhkan. Persoalannya adalah urutan dan orientasi. Pendidikan seharusnya menjadi poros, sementara program gizi berfungsi sebagai penopang yang dirancang proporsional, kontekstual, dan adaptif terhadap kondisi sekolah.
Bangsa-bangsa yang berhasil bangkit dari krisis tidak memulai dari proyek populis, melainkan dari penguatan sistem pendidikan. Jepang pasca-Perang Dunia II menempatkan guru dan kurikulum sebagai fondasi pemulihan nasional.
Hasilnya tidak instan, tetapi kokoh. Indonesia membutuhkan kesabaran kebijakan semacam itu, bukan sekadar gebrakan yang cepat terasa, namun cepat pula dilupakan.
Jika pendidikan terus dibayangi oleh proyek makan gratis tanpa evaluasi mendalam, yang lahir bukan generasi unggul, melainkan generasi yang kenyang tetapi kehilangan arah.
Pada akhirnya, pertanyaan paling mendasar bukan seberapa bergizi makanan di piring sekolah, melainkan ke mana pendidikan nasional sedang dibawa.
Sebab negara yang besar tidak hanya memastikan anak-anaknya makan, tetapi juga memastikan mereka belajar dengan sungguh-sungguh, berpikir dengan merdeka, dan tumbuh dengan martabat.
Tanpa itu, makan gratis hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah panjang pendidikan yang lupa pada tujuan utamanya.
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU
