Oleh: Farid Wajdi
Di atas meja makan, tersaji piring bergizi. Di atas tanah Kalimantan, berdiri blueprint ibu kota baru. Di pinggir Jakarta, kompleks olahraga Hambalang membeku di antara reruntuhan janji.
Ketiganya, berbeda rupa, satu benang merah: ambisi yang menyalip logika pembangunan. MBG, IKN, dan Hambalang menjadi monumen janji politik, lebih bersinar di media daripada di kehidupan nyata rakyat.
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tampak mulia. Anak-anak menerima piring lengkap, angka stunting diharapkan turun, dan foto-foto senyum terpampang di layar berita.
Tetapi di balik layar, guru honorer menelan pahitnya realitas: gaji Rp300 ribu per bulan, bertahun-tahun mengajar, terpinggirkan dari sistem pengupahan yang layak (JPNN, 2026).
Eko Prasojo (2024) menegaskan: “Program berskala besar tanpa perbaikan sistem menciptakan ilusi keberhasilan.” MBG menjadi panggung politik, bukan solusi sosial. Piring penuh nutrisi, tetapi pendidikan anak-anak tetap tergantung pada guru yang lelah dan miskin legitimasi.
Di Kalimantan, IKN bersinar sebagai janji futuristik. Gedung tinggi, konektivitas modern, dan pusat pemerintahan yang ideal, semua terlukis megah. Tetapi perencanaan ambisius bertabrakan dengan realitas fiskal, birokrasi lamban, dan prioritas politik yang berubah-ubah.
Arief Hidayat (2025) memperingatkan: “Mega-proyek tanpa fondasi ekonomi kuat berisiko menjadi Hambalang jilid dua.” IKN bisa menjadi kota impian di kertas, tetapi mangkrak di lapangan, seperti janji yang terulang.
Hambalang sendiri telah menjadi metafora klasik kegagalan ambisi. Kompleks olahraga ini menghisap dana publik, terseret skandal, dan berhenti sebelum selesai. Ia meninggalkan jejak pahit: janji tidak ditepati, pengawasan lemah, dan rakyat menjadi saksi kerugian fiskal.
MBG dan IKN bergerak di jalur yang sama, hanya berbeda aktor dan panggung.
Ironi muncul dari relasi kuasa yang timpang. Anggaran besar dialirkan ke proyek populer, sementara guru honorer tetap di pinggir arena.
MBG menjadi simbol perhatian publik, tetapi guru yang membangun kualitas pendidikan terpinggirkan. IKN dijual sebagai masa depan, tetapi evaluasi realistis terbatas. Hambalang adalah peringatan: proyek besar tanpa pengawasan ketat hanya meninggalkan puing janji.
Faturochman (2025) menegaskan: “Kebijakan besar harus diuji melalui dampak nyata, bukan sekadar angka anggaran atau gemerlap simbol.” MBG menelan miliaran, tetapi guru bergaji miring (Kompas, 2026).
IKN dijanjikan megah, tetapi revisi anggaran menunda pembangunan. Hambalang membeku, bukti pahit bahwa ambisi tanpa tata kelola matang berakhir sebagai monumen kegagalan.
Piring, Gedung, dan Puing Janji
Politik memaniskan janji, rakyat menelan pahit kenyataan. MBG memberi piring, IKN memberi blueprint, Hambalang memberi puing.
Ketiganya memotret satu hal sama: prioritas politis menyingkirkan kepentingan substantif pembangunan. Anggaran menjadi alat retorika, bukan instrumen keberlanjutan.
Di lapangan, dampaknya nyata. Guru honorer menunggu keadilan, anak-anak menerima gizi tanpa pendampingan pendidikan memadai, proyek kota baru berpotensi mangkrak.
Ratna Dewi (2025) menekankan: “Program sosial harus ditempatkan dalam konteks sistem pendidikan yang holistik, bukan sekadar distribusi piring bergizi.” Tanpa itu, MBG hanyalah simbol ambisi kosong.
Piring, gedung, dan puing berbicara. MBG berteriak di ruang makan sekolah, IKN berkilau di papan desain, Hambalang bisu di antara reruntuhan.
Ketiganya menyoroti relasi kuasa dan prioritas politis: ketika ambisi menang atas logika, rakyat menjadi saksi drama janji berserakan.
Masa depan proyek-proyek ini bergantung pada perubahan sikap. MBG perlu evaluasi berbasis data dan dampak nyata, bukan angka anggaran. IKN harus direncanakan bertahap, dengan pengawasan ketat.
Hambalang tetap menjadi peringatan: ambisi besar tanpa tata kelola matang meninggalkan janji, puing, dan pahitnya fakta.
Dalam ironi ini, rakyat belajar membaca simbol: piring bergizi, kota futuristik, dan kompleks olahraga mangkrak.
Ketiganya adalah cermin ambisi politik yang menyalip logika pembangunan. MBG, IKN, dan Hambalang mengajarkan satu hal: janji yang tidak disertai perencanaan matang hanya menjadi pameran retorika, sementara hak-hak publik tetap terlantar.
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU
