Oleh: Farid Wajdi
Politik gemar tampil serius. Wajah tegang dianggap tanda tanggung jawab. Nada datar dipersepsikan sebagai kenegarawanan. Anehnya, di balik semua itu, politik justru sering tampak paling lucu saat berusaha terlihat paling berwibawa. Di celah inilah komedi politik menemukan panggungnya.
Pandji Pragiwaksono lewat Mens Rea tidak sekadar melontarkan lawakan. Ia membuka percakapan tentang politik melalui tawa, yaitu cara paling sederhana untuk menyingkap ironi kekuasaan. Tawa muncul bukan karena lelucon kosong, melainkan karena ada sesuatu yang terasa janggal, akrab, dan terlalu nyata untuk diabaikan.
Komedi politik bekerja sebagai cermin. Ia memantulkan wajah kekuasaan tanpa riasan. Kadang terlihat gagah, sering kali tampak kikuk. Humor tidak berteriak seperti orasi, tidak menggurui seperti pidato. Ia menyelip, mengusik, lalu pergi meninggalkan pertanyaan.
NU Online menyebut stand-up comedy sebagai medium kritik sosial-politik yang lumrah dalam masyarakat demokratis (2024). Reaksi berlebihan terhadap humor sering menandai persoalan dalam relasi kekuasaan dan kritik. Demokrasi yang matang biasanya tidak panik saat ditertawakan.
Sejarah politik Indonesia memperlihatkan pola berulang. Ketika kritik langsung berisiko, humor tumbuh subur. Pada masa lalu, sindiran hidup di warung kopi dan panggung rakyat. Kini ia menjelma meme, potongan video, dan pertunjukan komedi yang viral. Politik tidak lagi eksklusif milik ruang rapat dan parlemen; ia menyusup ke lini masa dan panggung hiburan.
Kolumnis Detik (2019) membedakan humor politik dan politik humor. Humor politik menyasar kekuasaan lewat kelakar. Politik humor memanfaatkan kelakar untuk merawat citra. Yang satu mengganggu. Yang lain merangkul. Perbedaannya tipis, efeknya jauh.
Tertawa sebagai Kritik yang Tidak Jinak
Humor politik tidak mengenal hierarki. Jabatan tidak kebal dari tawa. Presiden, menteri, anggota parlemen, atau calon pejabat berdiri setara di hadapan satire. Kesetaraan semacam ini justru menjadi denyut demokrasi.
Henri Bergson dalam Laughter (1900) melihat tawa sebagai mekanisme sosial untuk mengoreksi kekakuan. Saat sistem bergerak seperti mesin dan lupa pada manusia, humor hadir sebagai gangguan yang menyegarkan. Demokrasi tanpa humor mudah berubah menjadi administrasi dingin tanpa empati.
Jürgen Habermas (1989) menempatkan ekspresi budaya populer sebagai bagian sah ruang publik. Kritik tidak harus berbaju seminar. Satu kalimat satire sering kali lebih jujur daripada pidato panjang penuh jargon.
Ariel Heryanto (2015) membaca humor politik sebagai perlawanan kultural. Ia tidak memobilisasi massa, tetapi membentuk kesadaran. Tawa berfungsi sebagai sinyal kegelisahan kolektif yang belum menemukan saluran formal.
Fenomena stand-up comedy politik memperjelas fungsi ini. Materi komedi menyentuh isu hukum, etika kekuasaan, hingga absurditas birokrasi. Respons publik pun khas: tertawa, tersinggung, lalu berdebat. Saat humor dianggap ancaman, justru di titik itu demokrasi diuji.
Sosiolog UGM Arie Sudjito menilai respons berlebihan terhadap humor politik menandai rapuhnya ruang kritik publik (2023). Humor seharusnya dibaca sebagai refleksi sosial, bukan ancaman terhadap negara. Kekuasaan yang percaya diri jarang merasa terhina oleh lelucon.
Dannagal Young (2017) menjelaskan humor menurunkan resistensi audiens terhadap pesan politik. Lelucon membuat isu berat terasa ringan. Namun ada sisi gelapnya. Humor bisa meninabobokan jika berhenti sebagai tontonan. Tawa tanpa refleksi hanya melahirkan kelelahan politik.
Pandji di Antara Panggung dan Kekuasaan
Pandji tidak duduk di parlemen. Ia bukan juru bicara partai. Namun panggung komedi memberinya ruang berbicara yang tak kalah luas. Popularitas.com (2024) mencatat alasan Pandji membawa politik ke Mens Rea: membuka ruang berpikir tanpa menggurui, memancing dialog tanpa podium.
Asumsi.co (2024) menyebut humor Pandji berkelas dunia. Bukan sekadar lucu, tetapi kaya referensi dan refleksi. Lawakannya merentang dari pengalaman personal hingga ironi sistemik. Politik hadir sebagai realitas hidup, bukan sekadar tajuk berita.
Kanal31.com (2024) menyoroti konsistensi Pandji dalam menggunakan humor sebagai alat kritik. Ia tidak menertawakan individu secara personal, melainkan situasi, struktur, dan logika kekuasaan yang sering terasa absurd. Inilah perbedaan penting antara satire dan penghinaan.
Isu penghinaan kerap mencuat setiap kali komedi politik mengusik zona nyaman. Lingkar.co (2024) mengutip pandangan peneliti bahasa UNNES yang menyebut humor bersifat politis sejak awal. Satire bekerja lewat ironi, hiperbola, dan distorsi. Tujuannya membuka makna, bukan merendahkan martabat.
IDN Times (2025) mencatat sebagian kritik terhadap Mens Rea muncul karena salah baca terhadap bahasa komedi. Hiperbola diperlakukan sebagai pernyataan literal. Padahal komedi hidup dari ketegangan antara yang diucapkan dan yang dimaksud.
Rasa tersinggung jarang muncul karena humor semata. Ia muncul karena humor merobohkan wibawa. Satire membuat kekuasaan terlihat biasa, kadang kikuk, sering absurd. Bagi sebagian pihak, kondisi semacam ini terasa mengancam.
Larry Diamond (2019) mengingatkan demokrasi sehat bukan hanya soal pemilu, tetapi juga ruang ekspresi simbolik seperti satire. Sensitivitas berlebihan terhadap humor sering menandai kemunduran demokrasi. Kekuasaan yang mudah tersinggung biasanya sedang rapuh.
Mahfud MD (2023) menegaskan ekspresi seni dan kritik sosial merupakan bagian kebebasan berekspresi. Ketegangan antara etika dan kebebasan tidak layak diselesaikan lewat pembatasan refleks. Demokrasi tumbuh dari percakapan, termasuk percakapan yang disertai tawa.
Humor memberi jarak aman antara kritik dan kemarahan. Ia memungkinkan publik menertawakan persoalan serius tanpa harus saling meneriaki. Dalam politik yang penuh sandiwara dan ketegangan, humor menjadi katup pelepas yang sehat.
Komedi bukan musuh politik. Ia justru penanda vitalitas demokrasi. Humor membuka cara pandang baru, memperluas imajinasi publik, dan mengingatkan kekuasaan agar tidak terlalu percaya diri.
Pandji, lewat komedi politiknya, menunjukkan kritik tidak selalu harus muram. Tawa bisa menjadi pintu masuk kesadaran. Politik tidak kehilangan martabat hanya karena ditertawakan. Yang benar-benar berbahaya adalah politik yang menutup telinga dari kritik.
Selama humor masih diberi ruang, demokrasi masih punya cermin. Saat tawa mulai dipersoalkan, bukan komedinya yang bermasalah, melainkan ketahanan demokrasi itu sendiri.
Politik yang sehat bukan politik tanpa kritik. Ia politik yang cukup dewasa untuk ditertawakan, lalu bercermin, bukan marah!
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU
