Putera Barus Dalam Sejarah NU

Oleh Dra Evie Suryani Pohan, MM

  • Bagikan
<strong>Putera Barus Dalam Sejarah NU</strong>

Salah satu langkah taktis yang diinisiasi dan ditandatangani oleh Zainul Arifin selaku Kepala Bagian Umum Masyumi adalah Program 14. Isi program tersebut adalah seruan agar Barisan Pekerja Islam mengambil langkah sistematis dalam merekrut sebanyak-banyaknya anggota laskar lewat kepengurusan tonarigumi hingga ke pelosok-pelosok desa terpencil seluruh Jawa

Bila mengacu pada teori Makkah yang dicetuskan Buya Hamka, maka Barus adalah titik nol atau pintu gerbang masuknya peradaban Islam ke kawasan Indonesia. Meski satu versi sejarah ini kurang mendapat tempat di literatur sejarah, namun dari Barus pernah lahir satu figur yang ikut mewarnai perjalanan satu abad organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama. Disebut oleh Taufiq Kiemas (alm), Ketua MPR periode 2009 – 2014 sebagai Tokoh Besar Yang Terlupakan, buah kecerdasan KH Zainul Arifin Pohan sesungguhnya telah terbingkai dalam sejarah Indonesia.

Sebagai pemilik darah bangsawan dari Sutan Syahi Alam Pohan, Zainul Arifin Pohan tidak menghabiskan masa mudanya di atas menara gading. Keakrabannya dengan masalah umat dan bangsa mulai teraktualisasi melalui Gerakan Pemuda Ansor yang berafiliasi dengan Nahdhatul Ulama.

Di organisasi inilah Zainul Arifin Pohan menunjukkan dirinya bukanlah aktivis nihil kontribusi atau bahkan menjadi benalu yang menumpang untuk mencari popularitas agar karir politiknya melejit. Kefasihannya berbahasa Belanda dan juga Inggris, membuatnya banyak mendapat kepercayaan untuk menjalankan tugas diplomasi maupun menjadi informan.

Pada muktamar ke 13 di Banten, Zainul mendapat tugas khusus untuk melobi Hoof van Plaatselijk Bestur di Serang.guna meminta izin untuk bisa menggelar pertemuan terbuka untuk warga NU dari berbagai kalangan. Ternyata, usaha yang dijalakan Zainul berjalan mulus. Izin pun didapat tanpa banyak mengalami kesulitan.

Kemudian pada muktamar ke 15 di Surabaya yang berlangsung dalam keadaan darurat perang (Staat van Oorlog on Beleg atau SOB) di seluruh kawasan jajahan Hindia Belanda, Zainul Arifin diandalkan untuk menjadi informan tentang perkembangan politik teraktual. Informasi itulah yang kemudian dijadikan rujukan oleh NU untuk menentukan sikapnya. Setahun setelah muktamar di Surabaya itu melalui MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) menyatakan dukungannya terhadap aspirasi “Indonesia Berparlemen” yang telah disuarakan dalam Konferensi I GAPI (Gabungan Politik Indonesia) tanggal 4 Juli 1939.

Selain dikenal dengan kecerdasannya dalam berdiplomasi, Zainul yang lahir di Barus ini juga sempat dipercaya Masyumi (belum menjadi partai politik) untuk menjadi panglima Hizbullah. Sekalipun dibentuk untuk kepentingan Jepang dalam pertempuran menghadapi Sekutu, namun para pengurus Hizbullah malah membuat langkah taktis yang tidak menguntungkan Jepang.

Salah satu langkah taktis yang diinisiasi dan ditandatangani oleh Zainul Arifin selaku Kepala Bagian Umum Masyumi adalah Program 14. Isi program tersebut adalah seruan agar Barisan Pekerja Islam mengambil langkah sistematis dalam merekrut sebanyak-banyaknya anggota laskar lewat kepengurusan tonarigumi hingga ke pelosok-pelosok desa terpencil seluruh Jawa.

Langkah tersebut bukan saja efektif untuk memperkuat pengaruh kelompok Islam di masyarakat pedesaan. Program 14 juga menjadi langkah cerdas untuk menghindarkan pemuda-pemuda desa yang tidak mempunyai pekerjaan untuk bergabung sebagai romusa.

  Adapun karir politik Zainul Arifin Pohan dimulai dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP). Keberadaan Zainul di BP KNIP mendapat apresiasi dari sesama politisi, baik yang berhaluan Islam maupun nasionalis. Deliar Noer, tokoh politik Islam, memandang bahwa Zainul merupakan salah satu tokoh yang benar-enar menyuarakan Islam di dalam KNIP.

Nama Zainul Arifin Pohan disejajarkan dengan nama-nama besar seperti Kasman Singodimedjo, Abikusno Cokrosuyoso, Mohammad Roem, Haji Agus Salim dan juga Ki Bagus Hadikusumo. Sedangkan Wilopo yang berasal dari Partai Nasional Indonesia memberi pengakuan bahwa Zainul adalah politisi top pada zamannya.

Saat Masyumi bertransformasi menjadi partai politik, Zainul Arifin mendapat peran penting dalam berbagai kesempatan yang membutuhkan kecakapannya dalam berorasi dan berdebat. Seperti saat berlangsung Perundingan Linggarjati antara Indonesia dengan Belanda tanggal 11 – 15 November 1946.

Dari poin-poin yang dibahas dalam perundingan tersebut, ada yang menjadi bahan perdebatan panas dalam sidang pleno KNIP di Malang pada 25 Februari hingga 5 Maret 1947. Sebagai cikal bakal DPR Republik Indonesia, KNIP memang berwenang untuk meratifikasi atau tidak isi perjanjian Linggarjati.

Salah satu yang menentang perjanjian Linggarjati adalah Masyumi. Keberatan mereka terkait rencana dibentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) namun berposisi sebagai bagian dari Uni Indonesia Belanda (menjadi negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda). Artinya Indonesia tidak sepenuhnya berdaulat. Zainul Arifin yang menjadi salah satu juru bicara Masyumi sangat vokal menyampaikan sikap partainya yang kontra Linggarjati.

Puncak karir politik Kyai Haji Zainul Arifin Pohan untuk bangsa Indonesia di jalur politik adalah saat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Pada masa kepemimpinannya setidaknya ada dua hal penting yang dihasilkan. Pertama adalah penyederhanaan golongan DPRGR. Kedua adalah pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Walau dalam pelaksanannya menimbulkan kontroversi, terutama karena adanya aksi sepihak PKI, setidaknya sudah ada iktikad baik dari DPRGR dan pemerintah untuk meninggalkan produk hukum lama di bidang agraria yang cenderung feudal dan mengedepankan kepentingan pemodal asing.

Tulisan ini mungkin terlalu sedikit untuk bisa menguraikan besarnya kerja ikhlas, kerja keras dan kerja cerdas KH Zainul Arifin Pohan, seorang nahdliyin dari tanah Barus. Pascaperesmian tugu nol kilometer peradaban Islam di nusantara, siapa generasi milenial Barus yang akan mengikuti jejaknya?

Penulis adalah Kabid Humas dan Publikasi Perkumpulan Kerukunan Keluarga Besar Sutan Syahi Alam Pohan.

  • Bagikan