Oleh Budi Agustono
Meski permintaan maaf telah dilakukan masyarakat tetap melakukan demo dengan alasan memenuhi undangan Bupati Pati yang menantang warganya demo.
Saat ini ada 416 kabupaten yang tersebar dari Sabang Provinsi Aceh sampai Marauke Provinsi Papua Selatan. Setiap kabupaten dipimpin oleh kepala daerah yang disebut Bupati. Sejak tahun 1999 saat Otonomi Daerah dikumandangkan Bupati tidak lagi diangkat atau dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Rakyat memilih calon Kepala Daerah hasil usungan partai politik. Partai politik menetapkan calon Bupati dalam pemilihan kepala daerah di wilayahnya.
Seperti jumlah kabupaten hal yang yang dengan jumlah Bupati yang masa baktinya lima tahun. Ada ratusan Bupati yang sedang memerintah di wilayahnya, saat ini Bupati Pati Jawa Tengah, Sudewo, popularitas sedang melambung tinggi. Namanya melesat bagai meteor melewati batasan geografis wilayahnya memuncak ke pentas panggung nasional bukan lantaran prestasinya luar biasa, tetapi karena kepemimpinan dan kebijakan politiknya menyebabkan didemo ratusan ribu massa.
Kebijakan pemerintahnya bersebarangan dengan aspirasi rakyatnya dengan memberhentikan tenaga kesehatan rumah sakit, memerpendek jam sekolah enam hari menjadi lima hari dan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanpa melibatkan masyarakat sebesar 250 persen. Sebelumnya juga Bupati Pati ini bernada mengancam mengatakan jangan ada yang mengganggu pemerintahannya. Jika yang tidak mengganggu akan ditindak. Kemudian dilanjutkan lagi jika ada yang berdemo lima ribu atau lima puluh ribu saya tidak takut. .
Mendengar Bupati Pati dengan bahasa arogan menantang siapa saja yang tidak menyukai kepemimpinanya, rakyat mulai melawan orang nomor satu di kabupaten ini. Ucapan Bupati Pati yang tidak takut dan menantang demo ribuan dan puluhan ribu massa, disebarkan dengan cepat melalui media sosial (Whatsapp, Facebook, Instagram dan sebagainya) melewati batas territorial Pati. Masyarakat Pati mengorganisir dan menggalang rakyat melawan arogansi Bupati Pati. Masyarakat merespons penuh amarah membeli tantangan Bupati Pati bersolidaritas menggabungkan diri dalam aksi demo. Dari penggalangan aksi demo terbangun kordinator Lapangan (Korlap) yang mengelola aksi demo.
Penggalangan aksi demo bukannya makin padam dan surut massa, melainkan dari berbagai wilayah Kabupaten Pati masyarakat bbergelombang mendatangi lokasi utama demo. Gelombang masyarakat yang berdatangan ke halaman Kantor Bupati semakin membesar. Simpati masyarakat terhadap demo kian tak terbendung. Tidak saja kehadiran masyarakat ke Kantor bupati, masyarakat ringan tangan memberi sumbangan makanan, ribuan dus air mineral, nasi, sayuran, buah-buahan, roti tanpa putus. Mendekati aksi demo 13 Agustus 2025 di seputaran Kantor Bupati dipenuhi puluhan ribu massa. Tuntutan pendemo adalah melengserkan Bupati Pati.
Menyaksikan puluhan ribu massa berdemo, Bupati Pati mencabut kebijakan pemberlakukan kenaikan PBB 250% dan lima hari sekolah sambil meminta maaf kepada masyarakat. Meski permintaan maaf telah dilakukan masyarakat tetap melakukan demo dengan alasan memenuhi undangan Bupati Pati yang menantang warganya demo.
Berdetak
Suasana ribuan dan puluhan ribu massa yang memadati sekitar Kantor Bupati dengan mengalirnya makanan dan minuman dari masyarakat tiada hentinya dikapitalisasi media sosial sehingga di mana pun berada publik dapat melihat situasi kekinian Pati. Viralisasi media sosial memompa dan memengaruhi masyarakat merangsek bergabung dengan pendemo lainnya. Dua hari menjelang hari demo gabungan apparat kepolisian dan tentara berdatangan ke Pati untuk menjaga dan mengawasi aksi demo.
Pada waktu bersamaan para kordinator lapangan (Korlap) menyambut sumbangan logistik pemberian masyarakat yang tak ternilai harganya sebagai wujud dukungan dan simpati kepada pendemo. Ratusan ribu massa yang menuntut mundur Bupati Pati terus berkumandang. Aparat keamanan berhadap-hadapan dengan ratusan ribu massa dan menghalau massa rakyat dengan menyemprotkan gas air mata. Melengserkan kepala daerah meski ratusan ribu massa mendemo tetapi harus mengikuti tata cara pemberhentian kepala daerah.
Demo rakyat melawan Bupati Pati menjadi pelajaran kepala daerah agar tidak semena-mena, arogan dan menggunakan ancaman dalam memerintah rakyatnya. Apa yang sedang berlangsung di Pati Jawa Tengah akan memengaruhi dan bukan tidak mungkin dipola oleh daerah lainnya jika kepala daerah mengambil keputusan politik tidak memerhatikan kepentingan rakyat.
Peristiwa politik lokal Pati berdetak sampai ke politik nasional, apalagi demo rakyat tidak melibatkan partai politik. Sumbu sumber gerakan politik lokal diambilalih oleh rakyat kebanyakan. Mereka inilah yang menjadi inisiator dalam menggalang dan memobilisasi rakyat dengan memanfaatkan media sosial mendesak tuntutan pelengseran pemimpin lokal.
Penulis adalah Guru Besar Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara
