Oleh Dr. Andree Armilis, M.A.
Rencana menaikkan iuran jaminan kesehatan dengan argumen menutup defisit puluhan triliun rupiah tampak rasional dalam logika fiskal jangka pendek. Namun kebijakan publik tidak boleh dilandaskan hanya pada hitungan neraca keuangan. Ia beroperasi di wilayah sosiologi kekuasaan, strategi pembangunan, dan etika distribusi. Ketika kelas menengah diposisikan sebagai penanggung beban utama defisit, timbul persoalan yang melampaui masalah teknis aktuaria. Masalah yang menyentuh fondasi kontrak sosial antara negara dan warga produktifnya.
Secara sosiologis, kelas menengah memiliki posisi paradoksal. Mereka bukan penerima manfaat utama subsidi negara, tetapi juga bukan elite ekonomi yang memiliki kapasitas menghindari beban. Dalam teori sosiologi fiskal Joseph Schumpeter, struktur pajak dan pembiayaan publik mencerminkan karakter negara itu sendiri. Ketika negara berulang kali menyelesaikan tekanan anggaran dengan memperbesar kontribusi kelompok produktif tanpa reformasi struktural, yang terbentuk adalah apa yang oleh James O’Connor disebut sebagai “krisis fiskal negara”. Tumbuh ketegangan permanen antara kebutuhan legitimasi sosial dan keterbatasan pendanaan. Kelas menengah kemudian berfungsi sebagai bantalan stabilitas. Tetapi sebagai mana hukum fisika, bantalan yang terus ditekan pada akhirnya kehilangan elastisitas dan daya lentingnya.
Dalam perspektif stratifikasi sosial, kelas menengah adalah jangkar stabilitas demokrasi. Mereka memiliki aspirasi mobilitas, kepatuhan hukum relatif tinggi, dan menjadi tulang punggung penerimaan pajak. Jika mereka terus-menerus diposisikan sebagai solusi atas setiap defisit —sejak dari subsidi energi, pembiayaan infrastruktur, hingga jaminan kesehatan— maka terbentuk rasa ketidakadilan struktural. Ketidakadilan ini tidak selalu meledak dalam protes, tetapi mengendap sebagai distrust. Dalam jangka panjang, distrust lebih berbahaya daripada defisit, karena ia menggerogoti legitimasi institusional.
Secara strategis, kebijakan menaikkan iuran tanpa reformasi tata kelola berisiko menjadi solusi tambal sulam. Sistem jaminan kesehatan modern beroperasi dengan prinsip risk pooling dan keseimbangan aktuaria. Jika terjadi defisit kronis, penyebabnya hampir selalu kombinasi dari ketidakseimbangan iuran, moral hazard, inefisiensi layanan, serta lemahnya pengendalian biaya. Tanpa pembenahan pada sisi struktural —umpamanya digitalisasi klaim, audit medis yang ketat, integrasi data, dan rasionalisasi tarif— kenaikan iuran hanya memperlambat krisis, bukan menyelesaikannya.
Pengalaman internasional menunjukkan pola serupa. Di Yunani, sebelum krisis utang 2010, sistem kesehatan publik mengalami pembengkakan biaya akibat lemahnya kontrol pengadaan dan moral hazard. Pemerintah memilih langkah cepat berupa pengurangan manfaat dan peningkatan kontribusi. Hasilnya bukan stabilitas, melainkan penurunan akses layanan dan meningkatnya ketidakpuasan sosial. Di Prancis, reformasi pembiayaan jaminan sosial pada dekade terakhir yang menambah beban kontribusi memicu gelombang protes “Gilets Jaunes”, bukan karena angka kenaikan semata, tetapi karena persepsi ketidakadilan distribusi. Bahkan di Amerika Serikat, implementasi awal Affordable Care Act memunculkan resistensi kelas menengah yang merasa premi asuransi meningkat tanpa transparansi memadai atas struktur biaya. Polanya konsisten: ketika beban finansial naik tanpa narasi reformasi yang meyakinkan dan tanpa perbaikan tata kelola, resistensi sosial akan menguat.
Secara etik, persoalan ini berkaitan dengan teori keadilan distributif. John Rawls mengemukakan bahwa ketimpangan dapat dibenarkan bila menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung. Namun prinsip tersebut mengandaikan adanya sistem yang adil dan transparan. Jika defisit muncul akibat inefisiensi dan kebobrokan manajemen, maka memindahkan beban kepada kelas menengah bukanlah aplikasi prinsip keadilan, melainkan pemindahan tanggung jawab. Etika kebijakan publik menuntut proporsionalitas: siapa yang menikmati manfaat terbesar, siapa yang menanggung risiko terbesar, dan siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan manajerial.
Dalam konteks pembangunan nasional yang ekspansif, tekanan fiskal memang nyata. Program sosial berskala besar, proyek infrastruktur, serta komitmen kesejahteraan jangka panjang memerlukan ruang anggaran luas. Namun strategi pembangunan yang berkelanjutan menuntut konsistensi antara ekspansi belanja dan kapasitas pembiayaan. Jika negara memperluas komitmen sosial tanpa terlebih dahulu memastikan efisiensi sistem yang sudah berjalan, maka defisit menjadi konsekuensi struktural. Mengatasinya dengan meningkatkan iuran kelompok produktif menciptakan siklus yang berulang: ekspansi program, tekanan fiskal, kenaikan beban, lalu kembali pada ekspansi berikutnya.
Kelas menengah bukan entitas yang kebal terhadap tekanan ekonomi. Mereka menghadapi pajak progresif, kenaikan konsumsi domestik, biaya pendidikan, dan kewajiban kredit. Dalam timbangan ekonomi politik, stabilitas demokrasi bergantung pada keseimbangan beban dan manfaat yang dirasakan oleh kelompok ini. Ketika persepsi ketimpangan meningkat, preferensi politik mereka dapat berubah drastis. Negara-negara Amerika Latin menjadi contoh bagaimana erosi kepercayaan kelas menengah terhadap sistem jaminan sosial memicu perubahan orientasi politik yang tajam dalam waktu singkat.
Karena itu, solusi yang lebih strategis bukanlah sekadar menaikkan iuran, melainkan melakukan reformasi menyeluruh. Transparansi aktuaria harus dibuka, audit independen diperkuat, sistem pembayaran berbasis kinerja diterapkan pada fasilitas kesehatan, dan teknologi informasi dimaksimalkan untuk mencegah klaim fiktif serta over-treatment. Pengalaman Estonia dalam digitalisasi sistem kesehatan menunjukkan bahwa integrasi data nasional mampu menekan biaya administratif secara signifikan tanpa membebani peserta. Korea Selatan juga berhasil menjaga keberlanjutan National Health Insurance melalui kombinasi kontrol biaya ketat dan penyesuaian bertahap berbasis data terbuka.
Pada akhirnya, jaminan kesehatan adalah mandat konstitusional yang menyangkut martabat warga negara. Namun martabat juga menuntut keadilan dalam pembagian beban. Negara yang kuat bukanlah negara yang cepat memungut tambahan iuran ketika defisit muncul, melainkan negara yang berani mengevaluasi dirinya sendiri sebelum meminta pengorbanan baru dari warganya. Kelas menengah bersedia berkontribusi selama mereka melihat tata kelola yang bersih, transparansi yang nyata, dan konsistensi kebijakan yang rasional. Tanpa itu, kenaikan iuran tidak hanya berisiko gagal secara fiskal, tetapi juga melemahkan fondasi sosial yang selama ini menopang stabilitas bangsa.
Penulis adalah Sosiolog & Analis Stratejik
