Oleh Syafrizal
Di negeri ini, pekerjaan dan jabatan terlalu sering dijadikan pelindung untuk berhenti berpikir dan berhenti merasa. Kalimat “saya hanya menjalankan perintah” terdengar akrab menggema di lorong-lorong birokrasi, seolah tanggung jawab moral adalah barang yang bisa dipindahkan begitu saja ke atas meja atasan – tanpa rasa, tanpa refleksi, tanpa pertanyaan sedikit pun.
Padahal, sebuah prinsip dasar yang tak tergoyahkan adalah: a job is what you do, not who you are. Negara tidak pernah membutuhkan aparatur yang sekadar menuruti setiap arahan seperti mesin tanpa jiwa. Yang dibutuhkan adalah manusia-manusia merdeka – yang bekerja dengan akal sehat sebagai kompas dan nurani yang hidup sebagai landasan. Mereka yang memahami bahwa jabatan bukanlah alat untuk menyembunyikan diri di balik sistem, melainkan amanah untuk membangun yang lebih baik.
Masalahnya, banyak praktik keliru justru bertahan dengan kokoh karena telah mengakar sebagai kebiasaan birokratis. Prosedur yang menyimpang dipelihara sebagai “cara kerja”, pelayanan yang lamban dianggap “standar operasional”, dan kompromi terhadap ketidakadilan dibenarkan dengan dalih “kesinambungan sistem”. Semuanya diwariskan dari satu generasi aparatur ke generasi berikutnya, dengan mantra yang sudah terlalu sering diucapkan: “sudah dari dulu begitu”.
Inilah jebakan paling berbahaya dalam kehidupan berbangsa: ketika yang salah dinormalisasi hingga terasa lumrah, dan yang benar dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas yang sesungguhnya hanya tipuan. Normal is not always right, and right is not always popular – kalimat ini menjadi pemicu refleksi bagi setiap orang yang berkiprah di ruang publik.
Sejarah telah membuktikan berkali-kali bahwa demokrasi dan birokrasi sama-sama runtuh bukan oleh kritik yang keras atau tantangan dari luar. Keduanya ambruk karena kepatuhan membabi buta yang telah kehilangan arah etika – ketika individu memilih untuk menyembunyikan diri di balik perintah daripada berdiri tegak untuk nilai-nilai yang menjadi dasar negara.
Karena itu, membiasakan yang benar di ruang negara adalah bentuk patriotisme paling sunyi, sekaligus paling mahal harganya. Ia tidak datang dengan pawai atau sorak sorai, melainkan menuntut keberanian untuk berbeda dari arus, kesediaan untuk menanggung risiko yang mungkin muncul, dan keteguhan hati untuk tidak larut dalam kenyamanan yang akhirnya hanya menyesatkan.
Bangsa ini tidak kekurangan regulasi yang terukur rapi atau peraturan yang panjang lebar. Namun, seringkali kita kekurangan karakter – karakter yang mampu menjadikan aturan sebagai alat kebaikan, bukan sebagai selubung untuk ketidakadilan. Seperti peringatan bijak yang relevan lintas zaman dari Martin Luther King Jr.: “The ultimate measure of a person is not where they stand in moments of comfort, but where they stand in times of moral challenge.”
Jika birokrasi sungguh ingin menjadi tulang punggung negara yang kokoh dan dipercaya, maka kebenaran harus dibiasakan dalam setiap langkah kerja, bukan dinegosiasikan sesuai dengan kepentingan atau kebiasaan lama. Meskipun itu berarti melawan apa yang biasa dilakukan, demi menyelamatkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama kita bersama: kesejahteraan rakyat dan martabat bangsa.
Penulis adalah wartawan Harian Waspada dan Waspada.id wilayah Aceh Barat Daya
