TANGERANG SELATAN (Waspada.id): Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan pemerintah menargetkan revitalisasi hingga 71.000 satuan pendidikan pada 2026, sebagai bagian dari komitmen Presiden dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
Untuk tahun 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengalokasikan anggaran Rp16,9 triliun guna merevitalisasi 16.170 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
“95 persen sudah selesai 100 persen. Secara bertahap kami harapkan tuntas akhir Januari 2026, sehingga sarana prasarana benar-benar mendukung pembelajaran berkualitas,” kata Abdul Mu’ti dalam acara peresmian sekolah-sekolah penerima bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan, di komplek sekolah Ruhama Labschool UHAMKA, Tangerang Selatan, Rabu (14/1/2026).
Sementara untuk 2026, DPR telah menyetujui alokasi anggaran sekitar Rp11 triliun untuk revitalisasi 11.700 sekolah. Selain itu, Presiden juga menyampaikan rencana penambahan kuota hingga 60.000 sekolah.
“Jika tambahan itu terealisasi, maka total bisa mencapai 71.000 satuan pendidikan yang direvitalisasi pada 2026,” ujarnya.
Abdul Mu’ti menambahkan, pemerintah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia dapat direvitalisasi secara bertahap hingga 2029.
Untuk wilayah Tangerang Raya, terdapat 100 sekolah/satuan pendidikan telah selesai di revitalisasi di 2025, mulai dari PAUD ada 3 satuan pendidikan, SD 21 sekolah, SMP 17 sekolah, SMA 30 sekolah, SMK 22 sekolah, SLB 3 sekolah, dan PKBM 4 satuan pendidikan, yang tersebar di Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang,
4.000 Sekolah Rusak Akibat Bencana
Terkait dampak bencana alam di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, Abdul Mu’ti mengungkapkan terdapat sekitar 4.000 satuan pendidikan yang mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Bahkan, beberapa sekolah dilaporkan hilang akibat banjir.
“Ada anak-anak yang belajar masih di lantai karena meja kursinya rusak, ada yang belum pakai seragam karena tidak punya. Tapi yang terpenting mereka tetap bisa belajar,” ujarnya.
Kemendikdasmen telah menyiapkan skema sekolah darurat, mulai dari penggunaan tenda maksimal tiga bulan, dilanjutkan dengan pembangunan sekolah semi permanen. Selain itu, kementerian juga menyusun kurikulum darurat untuk masa pemulihan bencana.
Pemerintah juga memberikan perhatian pada aspek psikologis siswa dan guru pascabencana. Kemendikdasmen bekerja sama dengan berbagai pihak seperti HIMPSI, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), PMI, dan organisasi masyarakat lainnya untuk memberikan layanan psikososial.
“Sejak beberapa hari setelah musibah, layanan pendampingan sudah berjalan untuk membangkitkan semangat anak-anak,” kata Abdul Mu’ti.
Revitalisasi 2026 Prioritaskan Sekolah Rusak
Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa sekolah terdampak bencana akan menjadi prioritas utama revitalisasi 2026.
“Bahkan dari alokasi 11.000 sekolah yang sudah disetujui, itu sudah kami prioritaskan untuk daerah terdampak bencana. Tambahan kuota nantinya untuk daerah lain,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa revitalisasi difokuskan pada sekolah rusak, bukan perbaikan kecil yang masih bisa ditangani melalui dana BOS.
Terkait pengelolaan dana bantuan, Abdul Mu’ti menilai program revitalisasi dengan skema swakelola terbukti lebih efisien, cepat, berkualitas, dan akuntabel. Skema ini akan kembali digunakan pada 2026.
“Sekolah mengerjakan sendiri, menggerakkan ekonomi lokal, menyerap tenaga kerja. Jadi bukan hanya membangun sekolah, tetapi juga membangun ekonomi masyarakat sekitar,” pungkasnya.
