TANGERANG SELATAN (Waspada.id): Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu program yang terus diperkuat implementasinya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sejak diluncurkan pada 2015, cakupan penerima manfaat meningkat signifikan. Jika sebelumnya hanya beberapa juta penerima, tahun lalu jumlahnya mencapai sekitar 17,9 juta penerima. Jumlah satuan pendidikan penerima juga naik dari 1 juta menjadi 1,8 juta satuan pendidikan.
Penguatan program tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti dalam Dialog Kebijakan Kemendikdasmen bersama media massa yang digelar Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Tangerang Selatan, Senin (2/3). Kegiatan ini menjadi ruang pertukaran informasi sekaligus penguatan kemitraan strategis antara pemerintah dan media.
Dalam dialog tersebut, Suharti juga memaparkan sejumlah kebijakan strategis lainnya, mulai dari Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) hingga Beasiswa Talenta Indonesia.
Mulai 2026, lanjut Suharti, Kemendikdasmen memperluas cakupan PIP hingga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai bagian dari komitmen pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun. Kebijakan ini diharapkan mendorong anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan mengikuti PAUD minimal satu tahun sebelum masuk sekolah dasar.
Selain itu, program ADEM ditujukan bagi anak-anak dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Orang Asli Papua (OAP), serta anak pekerja migran Indonesia, guna membuka akses pendidikan menengah yang berkualitas sekaligus mendorong kontribusi bagi daerah asalnya.
Sementara itu, Beasiswa Talenta Indonesia memastikan keberlanjutan pendidikan murid berprestasi hingga jenjang perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, sebagai bagian dari penguatan talenta unggul bangsa
Tentang giat BKHM dengan Media Massa, Suharti menyampaikan apresiasi kepada Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) yang selama ini konsisten membersamai kementerian dalam menyebarluaskan informasi dan kebijakan pendidikan.
“Karena peran media, Kemendikdasmen pada akhirnya dapat mengetahui apa yang terjadi di lapangan dan apa yang perlu kami tindak lanjuti,” ujar Suharti.
“Dialog ini menjadi wujud komitmen Kemendikdasmen membangun komunikasi publik yang terbuka, transparan, dan kolaboratif agar setiap kebijakan pendidikan benar-benar menjangkau dan memberi manfaat bagi seluruh anak Indonesia,”pungkasnya.
