JAKARTA (Waspada.id): Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti meminta setiap kebijakan pendidikan harus diambil secara hati-hati dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Pernyataan tersebut disampaikannya sebagai respons terhadap pemberitaan yang berkembang terkait kebijakan sekolah daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang sempat digulirkan pemerintah beberapa waktu lalu.
Ia menekankan bahwa setiap keputusan harus melalui proses kajian yang komprehensif, berbasis data, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi peserta didik.
“ Saat membuat kebijakan, dalam hal ini sektor pendidikan, kita tidak boleh mengambil keputusan secara terburu-buru. Semua kebijakan harus melalui kajian yang mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi siswa,” ujar Reni dalam keterangan tertulisnya yang diterima, di Jakarta, Kamis (26/3/2026).
Oleh karena itu, politisi Fraksi PKS ini mendukung pembatalan wacana Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilakukan Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Rabu (25/3/2026) lalu.
Menurutnya, hingga saat ini, model pembelajaran tatap muka masih menjadi metode yang paling optimal dalam mendukung proses belajar mengajar.
Interaksi langsung antara guru dan siswa dinilai memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, pemahaman materi, serta perkembangan sosial peserta didik.
“Sekolah tatap muka tetap menjadi pilihan terbaik saat ini, karena memberikan pengalaman belajar yang lebih utuh, baik dari sisi akademik maupun pembentukan karakter,” tukasnya.
Reni juga mengingatkan bahwa inovasi dalam pendidikan tetap diperlukan, namun harus diimplementasikan secara terukur dan tidak mengorbankan kualitas pembelajaran.
Ia mendorong pemerintah untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga pendidik, orang tua, dan pakar pendidikan dalam setiap perumusan kebijakan.
Lebih lanjut, Reni berharap setiap kebijakan pendidikan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik peserta didik serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan.
“Tujuan utama pendidikan adalah mencetak generasi yang unggul. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus benar-benar matang dan berorientasi pada masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.
Dalam konteks penghematan energi yang menjadi isu nasional, Reni mendorong pemerintah harus secara cermat menentukan sektor-sektor yang lebih relevan untuk diterapkan kebijakan WFH, agar tidak ada proses kegiatan penting yang terganggu. (id10)
