PEMERINTAH didesak memberikan perhatian khusus kepada para guru honorer se-Indonesia. Alasannya, nasib dan kesejahteraan mereka masih sangat memprihatinkan, upah yang jauh di bawah standar hingga status yang tidak berkepastian.
Karenanya, pemerintah harus bisa mengambil langkah konkret, dengan meningkatkan/menaikkan upah dan memasukkan para guru honorer ke dalam sistem pendidikan nasional secara utuh.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (Waketum DPP PBB), Dr. Drs. Ali Amran Tanjung, SH, M.Hum (foto) menyampaikan itu kepada Waspada.id, Rabu (26/11), mencermati momentum Hari Guru Nasional (HGN) tahun ini.
Bukan tanpa alasan, Ketua Pengurus Wilayah Parmusi Sumatera Utara ini menyebut jika sebagian besar guru honorer, terlebih di daerah terpencil, menerima upah sangat rendah, berkisar Rp200 hingga Rp300 ribu setiap bulan.
“Nilai itu terlalu rendah, jauh dari cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka, pemerintah harus mengambil langkah konkret, seperti peningkatan kesejahteraan, pastikan status mereka dan secara utuh masukkan ke dalam sistem pendidikan nasional,” saran Ali Amran.
Dikatakan, bertahun bahkan puluhan tahun mengabdi di dunia pendidikan masih merasakan penderitaan dan pedihnya kelaparan, kesejahteraan jauh dari standar layak, pendapatan sangat minim, hingga status dalam ketidakpastian karena pemerintah belum penuh dan serius memberi perhatian.
Tokoh senior KAHMI dan Mustasyar NU Sumatera Utara inipun sangat menyayangkan, betapa guru honorer belum diakui penuh dalam sistem pendidikan nasional, terbukti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mereka tidak diberi hak menerima.
Fakta ini, kata Ali, guru honorer, terutama yang bertugas di wilayah pelosok dan daerah terpencil tidak dapat menikmati hak-hak dasar sebagai pendidik.
“Imbauan kami kepada pemerintah, perhatikan serius nasib para guru honorer dan keluarganya. Mereka, pahlawan tanpa tanda jasa yang ikut berjuang mencerdaskan bangsa,” tegas Ali. WASPADA.id/id90
