TANGERANG SELATAN (Waspada.id): Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mempercepat pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana di Sumatra yang kini memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.
Perwakilan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Kemendikdasmen, Jamjam Muzaki, menjelaskan bahwa dampak bencana terhadap sektor pendidikan mencakup tiga aspek utama, yaitu kerusakan sarana prasarana sekolah, terputusnya akses menuju sekolah, serta dampak sosial terhadap guru dan siswa.
“Kerusakan sarana prasarana banyak terjadi akibat banjir, longsor, dan banjir bandang yang merusak bangunan, mebeler, buku, hingga alat pembelajaran,” ujar Jamjam dalam dialog bersama media massa yang digelar di Hotel Santika Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (2/3/2026).
Selain itu, sejumlah sekolah juga mengalami kendala akses karena jembatan putus dan jalan tertimbun longsor. Di beberapa wilayah seperti Aceh Tengah, guru bahkan harus menyeberangi sungai menggunakan sling atau tali untuk mencapai sekolah.
Untuk memastikan proses belajar tetap berjalan, pemerintah menyediakan berbagai bentuk kelas sementara. Sekolah terdampak dapat menumpang di fasilitas publik seperti masjid, puskesmas, atau sekolah lain.
Kemendikdasmen juga telah mendistribusikan 168 tenda sekolah darurat serta membangun 44 ruang kelas darurat semi permanen yang dapat digunakan sementara hingga proses pemulihan selesai.
Selain itu, bantuan lain yang telah disalurkan meliputi perlengkapan belajar siswa (school kit), buku teks sebanyak 167.000 eksemplar, serta bantuan tunjangan bagi guru terdampak bencana.
Sebanyak 36.000 guru telah menerima bantuan tunjangan khusus sebesar Rp2 juta per bulan selama tiga bulan, atau total Rp6 juta per guru.
Dalam tahap pemulihan infrastruktur pendidikan, Kemendikdasmen memanfaatkan program revitalisasi sekolah.
Hingga akhir Februari, tercatat 1.741 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan nilai total Rp1,25 triliun, dengan Rp411 miliar di antaranya sudah dicairkan ke sekolah untuk pelaksanaan perbaikan secara swakelola. Program ini mencakup pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi bangunan, pengadaan mebeler, hingga penataan lingkungan sekolah.
Pemerintah menargetkan perbaikan sekolah dengan kerusakan ringan dan sedang dapat selesai sebelum tahun ajaran baru pada Juni mendatang. Sementara itu, pembangunan kembali sekolah rusak berat dan relokasi diperkirakan rampung hingga akhir tahun.
Untuk mendukung pembelajaran darurat, Kemendikdasmen juga menyiapkan tambahan dana operasional sekitar Rp21 miliar bagi sekolah terdampak di tiga provinsi di Sumatra.
Dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran darurat seperti pengadaan buku sementara dan kebutuhan belajar lainnya.
Selain pemulihan fisik sekolah, pemerintah juga melakukan pemulihan pembelajaran dan dukungan psikososial bagi siswa dan guru yang terdampak.
Jamjam menambahkan bahwa pemerintah juga mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp1,9 triliun untuk memperkuat program pemulihan pendidikan pascabencana, termasuk pengadaan buku, perlengkapan belajar, serta dukungan operasional darurat.
“Program pemulihan pendidikan pascabencana ini diperkirakan berlangsung hingga tiga tahun untuk meminimalkan risiko ketertinggalan belajar (learning loss) pada siswa,” ujarnya.
