JAKARTA (Waspada.id): Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd, menegaskan komitmen PGRI memperjuangkan perlindungan dan kompetensi guru di tengah tantangan era kecerdasan buatan. Di sisi lain, ia meminta guru terus meningkatkan kemampuan dan berinovasi agar tetap relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini.
Hal itu ditegaskan Unifah dalam puncak acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di BRItama Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (29/11). Lebih dari 10.000 guru dari seluruh Indonesia menghadiri kegiatan ini, meski kapasitas arena hanya memungkinkan sekitar 7.500 peserta memasuki area utama acara.
Dalam amanatnya, Unifah menegaskan bahwa PGRI akan terus memperjuangkan hak-hak guru, terutama terkait kesejahteraan, peningkatan kompetensi, dan perlindungan hukum. Ia menyoroti bahwa dunia pendidikan sedang memasuki fase transformasi besar akibat percepatan teknologi, digitalisasi, dan kecerdasan buatan (AI).
“Guru tidak boleh berjalan sendirian menghadapi perubahan zaman. PGRI memastikan guru mendapat perlindungan hukum, peningkatan kompetensi, serta kesejahteraan yang layak agar mereka mampu beradaptasi dan tetap relevan di era kecerdasan buatan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa AI harus dipandang sebagai alat yang dapat memperkuat kreativitas dan efektivitas pembelajaran. “Teknologi tidak akan menggantikan guru. Tetapi guru yang memanfaatkan teknologi akan jauh lebih berdampak bagi masa depan peserta didik,” ujarnya.
Desakan PGRI kepada Pemerintah
PGRI menyatakan dukungan terhadap program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan sebagai prioritas nasional.
Untuk menjawab tantangan tersebut, PGRI mendesak pemerintah dan DPR memasukkan perlindungan guru secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
PGRI juga menegaskan beberapa tuntutan strategis, antara lain
mempertahankan Tunjangan Profesi Guru dan Dosen (TPGD) minimal 1 kali gaji pokok, menuntaskan sertifikasi pendidik, mempercepat rekrutmen ASN untuk guru honorer, memperkuat peran LPTK dalam mencetak guru berkualitas, memastikan kesetaraan hak bagi guru negeri dan swasta serta mendukung wajib belajar 13 tahun dimulai sejak PAUD/TK.
Peringatan HUT ke-80 PGRI tahun ini telah berlangsung sejak Oktober melalui berbagai kegiatan di tingkat pusat hingga tingkat ranting, seperti lomba olahraga dan seni, kompetisi pembelajaran inovatif, seminar, workshop, serta webinar series.
Puncak rangkaian kegiatan tersebut adalah Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (Porsenijar) tingkat nasional yang digelar di Gymnasium Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada 26–28 November 2025 dan diikuti ribuan guru serta tenaga kependidikan dari seluruh provinsi.
Dalam kesempatan ini, PGRI juga menganugerahkan Dwija Praja Nugraha kepada para gubernur, bupati, dan wali kota yang dinilai memiliki komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu guru dan kualitas pendidikan di daerah.
Organisasi ini juga menyampaikan keprihatinan atas bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta mendoakan keselamatan seluruh masyarakat terdampak.
“Kami juga langsung membuka donasi untuk meringankan beban saudara kami para guru di tiga provinsi yang saat ini sedang terkena bencana,” ujarnya.
Unifah memberikan penghormatan kepada seluruh guru Indonesia yang tetap menjalankan tugas dalam berbagai kondisi.
“Guru jangan hanya indah dipidatokan tapi tidak tampak keberpihakannya dalam kebijakan. Sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan benar-benar berpihak kepada wong cilik, kaum guru. Dedikasi guru adalah penerang bagi bangsa dan masa depan Indonesia,” ujarnya.
