JAKARTA (Waspada.id): Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan strategi penguatan literasi digital bagi lebih dari 13 juta siswa madrasah dan santri pesantren sebagai dukungan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP TUNAS (Tunggu Anak Siap).
Kebijakan ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang menunda akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan dukungan Kemenag akan menyasar ekosistem pendidikan besar di bawah binaannya, meliputi 10,4 juta siswa madrasah, 3,3 juta santri pesantren, serta puluhan ribu siswa sekolah keagamaan lintas agama.
“Kemenag berkomitmen mendukung penuh semangat PP TUNAS untuk menjaga masa depan generasi emas Indonesia. Kami tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga penguatan benteng moral dan etika digital bagi anak-anak didik di lingkungan pendidikan keagamaan,” ujar Nasaruddin di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi implementasi PP TUNAS yang dipimpin Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Rapat tersebut juga dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.
Literasi Digital Sudah Dimulai Sejak 2025
Kemenag, lanjut Nasaruddin, sebenarnya telah memulai penguatan literasi digital sejak 2025. Hingga kini, sebanyak 269.495 peserta telah mengikuti pelatihan literasi digital yang menyasar guru, penyuluh agama, hingga dai.
Pelatihan ini dirancang untuk membekali tenaga pendidik agar mampu mendampingi anak-anak dalam memilah konten digital yang bermanfaat dan menghindari konten yang berbahaya.
Selain itu, Kemenag juga mulai mengintegrasikan kurikulum etika digital dalam mata pelajaran agama. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) juga diperkenalkan melalui program “Santri Mahir AI” serta pengembangan konten edukatif yang ramah anak.
Langkah ini diharapkan membuat anak-anak tidak hanya “siap” secara usia, tetapi juga memiliki kecakapan intelektual saat mulai mengakses media sosial.
“Kemandirian dan keberlanjutan perlindungan anak di ruang digital memerlukan sinergi. Kemenag telah menjalin kolaborasi dengan Kemkomdigi melalui nota kesepahaman untuk memastikan gerakan beragama yang ramah dan santun juga terefleksi di ruang digital,” jelas Nasaruddin.
Dua Fokus Penguatan
Ke depan, Kemenag akan memperkuat dua langkah utama.
Pertama, memanfaatkan jaringan penyuluh agama untuk memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pengasuhan anak di era digital, termasuk pentingnya menunda akses anak ke ruang digital.
Kedua, memperkuat implementasi program Madrasah Ramah Anak dan Pesantren Ramah Anak guna menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat sekaligus membatasi penggunaan teknologi digital yang tidak sesuai dengan usia anak.
“Kami segera menyiapkan rencana aksi untuk mengefektifkan perlindungan anak di ruang digital,” tegasnya.
Melalui langkah ini, Kemenag berharap implementasi PP TUNAS dapat berjalan optimal. Dengan penguatan literasi digital sejak bangku sekolah dan pesantren, anak-anak Indonesia diharapkan tumbuh menjadi generasi yang unggul, berakhlak, dan cerdas dalam memanfaatkan teknologi.
