JAKARTA (Waspada.id): Anggota Komisi X DPR RI dari daerah pemilihan Sumut 1, Sofyan Tan, menyoroti ketimpangan realisasi anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), khususnya pada Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi.Sofyan menyebut realisasi anggaran Mendiktisaintek secara keseluruhan pada 2025 telah mencapai 94,83 persen. Namun, menurutnya, terdapat unit kerja dengan serapan yang jauh tertinggal. “Salah satu unit itu adalah Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, yang realisasinya hanya mencapai 63,72 persen,” kata Sofyan Tan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendiktisaintek di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta. Selasa (3/2/2026).Ia mempertanyakan rendahnya serapan tersebut. Terlebih, pada Tahun Anggaran 2026 ini, unit yang sama justru memperoleh lonjakan anggaran signifikan. “Tahun 2026 Direktorat Jenderal Sain dan Teknologi mendapat peningkatan anggaran dari 326 miliar menjadi 1.082 miliar. Nah tentu ini adalah pertanyaan kami apakah pembangunan SMA Garuda ini terjadi kemandekan pada tahun 2025,” tanyanya.Diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada tahun 2025 lalu, secara resmi memperkenalkan Sekolah Garuda. Program ini merupakan sebuah inisiatif terpadu yang terdiri dari dua skema utama, yaitu Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Keduanya dirancang secara sinergis untuk meningkatkan kualitas dan memperluas keseimbangan akses pendidikan di seluruh Indonesia.Rencananya, Sebanyak 20 sekolah Garuda Baru akan dibangun yang estimasinya akan dilakukan hingga tahun 2029. Adapun pada tahun 2025, empat sekolah akan dibangun dengan target mulai beroperasi di tahun ajaran 2026/2027.Dalam kesempatan yang sama, ia menyoroti Target Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yang ditetapkan Kemendiktisaintek. Menurutnya, target peningkatan APK tersebut akan menjadi tantangan besar. Pasalnya, Sofyan menyebut APK 2025 baru mencapai 32,89 persen, di bawah target 33,94 persen, sementara target 2026 ditetapkan sebesar 34,92 persen. “Ini angka yang tidak kecil. Tak usah jauh-jauh Korea Selatan. APK kuliah mereka itu sudah lebih tinggi daripada kita,” imbuhnyaMenurut Sofyan, peningkatan APK sangat bergantung pada akses beasiswa, terutama bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Dus, ia menilai dukungan anggaran KIP Kuliah belum memadai. Bahkan, Ia menerima informasi akan adanya penurunan kuota penerima beasiswa. “Yang tadinya 200 ribu tinggal 170 ribu yang baru. Mudah-mudahan nggak jadi, Pak Menteri,” lanjutnyaSofyan mendorong Mendiktisaintek untuk memperjuangkan tambahan anggaran beasiswa kepada Presiden, termasuk dengan mengalihkan sebagian ruang fiskal yang tersedia. “Masa untuk KIP kuliah yang hanya 15 triliun, tambahlah 5 triliun saja saya kira sudah cukup bisa membuat banyak orang tua tersenyum bahwa anaknya bisa jadi sarjana,” ujarnya.Ia juga mengingatkan perlunya perhatian terhadap perguruan tinggi swasta. Ia mengusulkan adanya skema BOPTS (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta). “(Selain) BOPTN, juga perlulah BOPTS,” kata Sofyan. (Id10)
