JAKARTA (Waspada.id): Jumat (28/11/2025) pagi, suasana di Sunyi Coffee, sebuah kafe yang digerakkan sepenuhnya oleh barista penyandang disabilitas tuli, terasa hangat saat para jurnalis berkumpul mengikuti Coffee Morning Kemendikdasmen. Di antara aroma kopi yang baru diseduh, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Tatang Muttaqin, membuka percakapan dengan sebuah pesan yang menjadi inti dari seluruh upaya pendidikan inklusif, “Tidak ada anak yang boleh tertinggal. Semua harus mendapatkan pendidikan yang layak, apa pun kondisinya.”
Kalimat itu menjadi penanda bahwa sambutannya bukan sekadar penjelasan program, melainkan pernyataan komitmen pemerintah memasuki peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025.
Tatang tidak memulai dengan capaian, melainkan dengan kenyataan bahwa inklusi harus bertumpu pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan anak. Ia menekankan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya menyediakan ruang kelas atau fasilitas fisik, tetapi membangun sistem yang mampu mengidentifikasi kebutuhan anak sedini mungkin.
“Identifikasi adalah pondasi. Kalau kita salah mengidentifikasi, intervensinya juga akan salah. Kalau kita lambat, perkembangan anak ikut melambat,” ujarnya, menggambarkan bahwa komitmen Kemendikdasmen dimulai dari hal yang paling mendasar: memahami anak secara utuh.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan khusus tidak selalu tampak di permukaan. Ada kondisi-kondisi yang baru muncul ketika anak mulai mengikuti kegiatan belajar. Karena itu, guru harus diperlengkapi dengan kompetensi baru—bukan hanya kemampuan mengajar, tetapi juga kemampuan mendeteksi tanda-tanda awal kebutuhan khusus.
Menurut Tatang, komitmen pemerintah bukan sekadar deklarasi, melainkan upaya sistematis untuk memperkuat pondasi layanan. Salah satu fokusnya adalah memastikan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di daerah berjalan efektif.
“Identifikasi itu dilakukan di daerah. Kalau daerahnya kuat, anak-anak bisa lebih cepat mendapatkan layanan,” katanya.
Tatang juga mengakui bahwa salah satu hambatan terbesar terletak pada ketersediaan guru pendidikan khusus. Komitmen itu pun diwujudkan melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi guru agar semakin banyak pendidik yang mampu memberi layanan inklusif.
Di titik ini, komitmen Kemendikdasmen bukan hanya soal memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi membangun sistem yang berkelanjutan.
Tatang menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan sekolah atau pemerintah. Masyarakat, orang tua, dan dunia kerja harus menjadi bagian dari ekosistem perubahan.
“Sekolah boleh terbuka, tetapi kalau orang tua masih menolak keberadaan anak disabilitas, pendidikan inklusif tidak akan bergerak,”ujarnya.
Di Sunyi Coffee yang menjadi contoh inklusivitas nyata, ia menunjukkan bahwa peran masyarakat dan dunia usaha semakin penting. “Ini bukti bahwa dunia kerja bisa menerima dan memberi ruang,” ujarnya sambil menunjuk para barista yang melayani dengan penuh percaya diri.
Kemdikdasmen juga menegaskan bahwa anak disabilitas berhak memperoleh masa depan yang sama: kesempatan bekerja, berkarya, dan hidup mandiri. Pada pendidikan vokasi, pemerintah mendorong satuan pendidikan khusus menyiapkan keterampilan profesional yang diakui industri.
“Kami ingin lulusan SKh tidak hanya belajar keterampilan, tetapi tersertifikasi dan diterima dunia kerja.”
Komitmen tersebut diperluas melalui kolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi dan perusahaan yang membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Di tengah perkembangan teknologi pendidikan, Kemendikdasmen memastikan bahwa perangkat pembelajaran seperti Papan Interaktif Digital (PID) dapat diakses anak penyandang disabilitas. Bagi Tatang, teknologi bukan sekadar alat bantu, tetapi jembatan agar anak tidak tertinggal.
Tatang menegaskan bahwa banyak persoalan muncul karena kebutuhan anak baru teridentifikasi saat mereka sudah berada di jenjang lebih tinggi. “Kalau sudah terlambat, penanganannya jauh lebih sulit.” Karena itu, ia mengajak masyarakat terutama orang tua untuk lebih terbuka.
Komitmen pemerintah tidak berhenti di tingkat kebijakan; ia ingin memastikan bahwa perubahan juga terjadi di rumah dan lingkungan sosial.
Staf Khusus Mendikdasmen, Rita Pranawati, mempertegas garis kebijakan kementerian: pendidikan harus benar-benar merata.
“Pak Menteri sejak awal menegaskan bahwa semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, apa pun kondisinya, di jalur apa pun: formal, nonformal, atau informal,”kata Rita.
Ia menambahkan bahwa komitmen ini diuji oleh meningkatnya jumlah anak disabilitas dan terbatasnya guru pendidikan luar biasa. Karena itu, pemerintah memperkuat pelatihan, ULD, dan membangun kesadaran publik, sebuah pekerjaan besar yang melibatkan semua pihak.
Menutup percakapan di Sunyi Coffee, Tatang menyampaikan optimisme.
“Ada harapan besar. Undang-undang sudah memberi dasar yang kuat. Tugas kita memastikan implementasinya berjalan. Pemerintah berkomitmen agar semua anak Indonesia mendapat kesempatan yang sama untuk tumbuh dan belajar,” imbuhnya.
Di antara gelas-gelas kopi dan aktivitas barista tuli yang bekerja penuh percaya diri, komitmen itu tidak terdengar sebagai slogan. Ia tampak nyata, menyatu dengan ruang dan cerita yang sedang dibangun bersama: Indonesia yang lebih inklusif, lebih terbuka, dan lebih adil bagi semua anak.
