JAKARTA (Waspada.id): Sekretaris Jenderal Kementerian Agama sekaligus Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kamaruddin Amin, menegaskan komitmennya mengoptimalkan wakaf sebagai instrumen strategis untuk mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.
Menurut Kamaruddin, pemahaman masyarakat terhadap wakaf tidak boleh berhenti pada pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas ibadah. Wakaf harus ditransformasi menjadi wakaf produktif yang memiliki daya guna secara ekonomi.
“Melalui gerakan Wakaf Pendidikan Islam ini, Kementerian Agama akan menggerakkan wakaf ke arah yang lebih produktif, transparan, dan profesional. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf bisa menopang pembangunan pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Kamaruddin saat peluncuran Gerakan Wakaf Pendidikan Islam di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
Ia menambahkan, tata kelola modern, digitalisasi, dan model investasi syariah yang aman menjadi kunci agar wakaf berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, sinergi lintas lembaga akan diperkuat, termasuk dengan BWI, BAZNAS, lembaga zakat, filantropi Islam, dan dunia usaha.
“Dengan adanya payung hukum Inpres Nomor 8 Tahun 2025, ekosistem pengelolaan dana umat akan semakin kuat dan terintegrasi. Ini momentum untuk membuktikan bahwa instrumen ekonomi syariah bisa memberi kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional,” tegasnya.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menambahkan bahwa gerakan ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pembiayaan program strategis pendidikan Islam.
“Wakaf pendidikan kita dorong agar tidak sekadar menjadi amal sosial, tetapi investasi masa depan. Melalui wakaf, kita ingin menghadirkan madrasah yang lebih berkualitas, pesantren yang lebih mandiri, serta perguruan tinggi Islam yang lebih berdaya saing,” ujarnya.
Peluncuran Gerakan Wakaf Pendidikan Islam turut dihadiri jajaran pimpinan eselon I Kemenag dan para rektor PTKIN se-Indonesia. Gerakan ini diharapkan memperkuat kemandirian pendidikan Islam, sekaligus membuktikan bahwa instrumen ekonomi syariah mampu menghadirkan solusi nyata bagi pembangunan bangsa.
