BINJAI (Waspada) : Sebanyak 6000 meteran milik PDAM Tirtasari Binjai mengalami kerusakan. Akibatnya, perusahaan plat merah itu merugi sebesar Rp4 miliar per tahun.
Berdasarkan pengakuan Plt Dirut PDAM Tirtasari Binjai, Ashari ST, untuk memulihkan 6000 meteran tersebut dibutuhkan anggaran mencapai Rp2,4 miliar. Anggaran tersebut diperuntukan untuk membeli atau pengadaan meteran baru.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Binjai Amir Hamzah yang ditemui di kantornya, Selasa (19/9) mengatakan, bahwa persoalan PDAM Tirtasari cukup kompleks dan butuh pengkajian.
Amir menerangkan, soal meteran rusak tentunya bicara soal anggaran. Sementara, anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Karena itu, pembelian meteran harus dilakukan dengan pengkajian terlebih dahulu. “Soal ini masalah anggaran. Bertahap lah dan dikaji dulu,” tuturnya.
Dijelaskan Amir, bahwa kondisi PDAM Tirtasari sudah tua. Pipa yang terpasang juga sudah 20 tahun dan semua ini berbicara soal uang/anggaran. “Kita tidak banyak uang, makanya belum banyak perbaikan/pengadaan,” sebutnya.
Disoal anggaran pengadaan meteran dapat menjadi skala prioritas ketimbang perusahaan terus merugi Rp4 miliar per tahun, Amir mengaku hal itu sudah pernah masuk dalam usulan. “Sudah ada masuk usulan dari dirut sebelumnya. Katanya pinjam uang ke bank. Tapi sebelum mengarah ke sana, lebih baik kita kaji dulu,” kata Amir.
Selain masalah meteran dan pipa yang sudah tua, Amir juga membeberkan persoalan karyawan yang over atau tidak sesuai dengan jumlah pelanggan.
“Ada hitungannya itu, terkait rasio pelanggan dengan jumlah karyawan. Satu karyawan melayani berapa pelanggan gitu, ada hitungannya. Nah, PDAM kita ini over karyawannya,” beber Amir.
Untuk masalah karyawan, sambung Amir, dirinya sudah menyampaikan kepada pihak PDAM untuk melakukan seleksi karyawan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan. “Ini harus dilakukan, demi perbaikan kondisi PDAM. Dengan baiknya perusuahaan, tentu baik pula layanan. Sehingga baik pula pendapatannya,” papar Amir.
Amir juga mengigatkan kepada pihak PDAM Tirtasari untuk tidak merekrut karyawan baru yang mengatas namakan wali kota, wakil wali kota, tim pemenangan wali kota, dan yang lainnya. “Itu sudah saya ingatkan kepada PDAM,” tegasnya. (a34)
