MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti (foto), meminta semua pihak, termasuk Poldasu dan Pemprovsu melalui dinas terkait untuk mencari solusi permanen guna mengatasi banjir yang terus terjadi di beberapa kawasan di Kabupaten Langkat. Salah satu diduga kuat adalah saluran pintu air yang tidak berfungsi maksimal di Masjid Azizi, Kelurahan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjungpura.
“Saya kira perlu ada solusi yang permanen agar bencana banjir tidak berulang lagi di masa yang akan datang,” kata Rudi kepada Waspada melalui sambungan telepon dari Medan, Minggu (6/11).
Anggota dewan Dapil XII Binjai Langkat dari Fraksi PAN itu merespon banjir di beberapa kecamatan, yakni Besitang, Sei Lapan, Hinai, Tanjung Pura, pekan lalu, sehingga mengakibatkan seribuan rumah terdampak dan ratusan warga mengungsi.
Prihatin atas musibah itu, Rudi meminta semua pihak mengambil sikap tegas dan berani mencari akar persoalan banjir, mulai dari hulu hingga ke hilir, dan merumuskan solusi dan kebijakan komprehensif.
“Ini menurut saya yang harus dicermati bahkan disegerakan dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk Pemkab Kabupaten Langkat dan jajarannya,” ujar Rudi.
Menurut Rudi, pangkal penyebab banjir termasuk di antaranya drainase dan pintu air yang tak berfungsi di seputaran Masjid Azizi Kelurahan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura harus dicari solusinya.
“Kita sudah lihat sendiri bersama tim DPRD Sumut bahwa saluran air di seputaran Masjid Azizi, diduga kuat menjadi penyebab banjir dan menyebar hingga ke kawasan sekitarnya, yakni Kecamatan Hinai,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Sumut ini.
Informasi menyebutkan, curah hujan di kawasan itu cukup tinggi dengan ketinggian air mencapai 50 cm. “Bagaimana mungkin kalau paret tumpat dan saluran air yang macet mampu menahan derasnya curahan hujan yang terjadi selama beberapa hari, ini patut dicari solusi menyeluruh,” ujarnya.
Kemudian, adanya penebangan kayu ilegal di sejumlah titik di Bahorok diduga kuat menjadi pangkal utama, yang perlu mendapat perhatian serius. Selain pembalakan pohon-pohon untuk diambil kayunya, diduga banjir bandang juga karena aktivitas pengorekan Galian C ilegal secara menahun.
Rudi menyarankan agar pihak terkait, dari Pemprovsu bahkan pemerintah pusat serius menyikapi bencana alam ini. “Kepada Poldasu kita minta ada tindakan tegas bagi pelanggar hukum, terkait penebangan kayu ilegal,” ujarnya
Terkait penanganan bencana, Pemprovsu dan Pemkab Langkat diminta terus memprioritaskan upaya pemberian bantuan, terutama terhadap warga yang mengungsi namun tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan bantuan logistik. (cpb)
