Antisipasi Kerawanan Pemilu 2024, Kemenkopolhukam RI Gelar Rakor Di Batubara

  • Bagikan
Antisipasi Kerawanan Pemilu 2024, Kemenkopolhukam RI Gelar Rakor Di Batubara
JALANNYA Rakor Kemenkopolhukam RI bersama Pemkab Batubara di Aula Kantor Bupati Batubara. Rakor ini untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan konflik sosial pada Pemilu 2024, sejalan menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan.Waspada/Ist

LIMAPULUH (Waspada): Kementerian Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkopolhukam) RI bersama Pemerintah Kabupaten Batubara menggelar rapat koordinasi (Rakor) di Aula Kantor Bupati Batubara, Jalinsum  Limapuluh, Rabu (31/1).

Rakor ini dilakukan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan konflik sosial pada Pemilu 2024, sejalan menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan.

Diskominfo Kabupaten Batubara merellis rapat koordinasi dipimpin Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenkopolhukam RI Marsekal Muda TNI Oka Prawira, M.Si (Han) dan Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, M.Si.

Turut hadir Pj. Bupati Batubara Nizhamul, S.E, M.M., Kapolres, AKBP Taufik Hidayat Thayeb, Kajari, Amru Siregar, Sekda Norma Deli Siregar, Ketua KPU Batubara Erwin dan OPD.

Pj. Bupati Nizhamul mengatakan upaya untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 merupakan tanggung jawab bersama.

“Di sini, Pemerintah Kabupaten Batubara berkomitmen menjaga kondusifitas dan keamanan mewujudkan Pemilu damai dan bermartabat merupakan kerja besar yang membutuhkan kerja cerdas dan partisipasi tinggi dari seluruh elemen bangsa,” ujar Nizhamul.

Staf Ahli Kemenkopolhukam Abdul Rivai mengungkapkan bahwa situasi politik Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 sejauh ini masih dalam kategori kondusif, walaupun suhu politik semakin meningkat.

Menurutnya, jika suatu wilayah yang terlihat kondusif belum tentu didalamnya stabil. Hal itu perlu diwaspadai oleh lembaga pemerintahan untuk memastikan kondisi politik tetap kondusif.

“Kita tetap menjaga kondusifitas dan stabilitas yang ada. Karena suatu wilayah itu tenang dan stabil didalamnya belum tentu benar-benar stabil.Apalagi dalam proses politik. Banyak kepentingan dan ada hal-hal yang mungkin bisa terjadi kapan saja,” ungkap Abdul Rivai.(a18)

  • Bagikan