TEBINGTINGGI (Waspada.id): Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2026 kota Tebingtinggi diperkirakan turun dibanding tahun sebelumnyw. Hal itu terjadi akibat efisiensi dan rendahnya serapan anggaran pada 2025 yang berbuah sanksi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sri Imbang Jaya menyebutkan prediksi kehilangan anggaran pada 2026 sekitar 20 persen. “Inilah diperintahkan ke Jakarta untuk urusan itu”, ujar Imbang di ruang kerjanya, Selasa (30/9), usai bertemu Ketua DPRD terkait masalah itu.
Ketua Dewan Sakti Khadafi Nasution memastikan anggaran yg direncanakan sebelumnya diprediksi berkurang senilai Rp124 miliar. “Sekitar segitulah kekurangannya,” ungkap Khadafi, saat ditemui.
Lebih rinci, Wakil Wali Kota Ch. Mukmin Tambunan justru menyebutkan angka pengurangan dana APBD 2026 bisa kian membesar jika digabung dengan sanksi yang akan diterima akibat kemungkinan adanya SILPA akibat rendahnya realisasi pelaksanaan anggaran pada 2025.
Faktanya, hingga 90 hari masa kerja berakhir, banyak proyek yang belum terlaksana tanpa, alasan yang jelas. “Inilah dampak efisiensi yang tak terukur,” ujar beberapa sumber.
Terkait itu, ribuan ASN kota Tebingtinggi resah, pasalnya kekurangan dana APBD disebut-sebut berdampak pada pembayaran tunjangan penambah penghasilan (TPP).
Sumber salah satu ASN menyebutkan sudah ada desas desus yang dihembuskan pejabat TPP bisa hilang jika APBD berkurang. “Padahal ASN Tebingtinggi penerima TPP terendah se Indonesia,” ungkap sumber.
ASN lain yang rajin mangkal di Warung Jln. Gn. Leuser menyebutkan akan berpotensi terjadinya keributan. Alasan, kebanyakan gaji ASN sudah disekolahkan ke bank, jadi banyak berharap dari TPP.
ASN bertugas di salah satu dinas di komplek perkantoran Gn. Leuser berharap hal itu tidak terjadi. (Lik)
