LANGKAT (Waspada): Kerangkeng manusia milik Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin, belakangan ini heboh dan menjadi perbincangan hangat di jagad maya.
Banyak dugaan pelanggaran yang terendus dari kerangkeng manusia tersebut, mulai dari penganiayaan, kerja rodi atau perbudakan, hingga kerangkeng yang tidak mengantongi izin.
Lantas, bagaimana awal mula kerangkeng manusia ini berdiri dan apa alasan Bupati Langkat membuat kerangkeng manusia di rumah pribadinya tersebut?
Menurut keterangan Camat Kuala, Imanta, Selasa (25/1), kerangkeng manusia itu berawal dari keperdulian Bupati Langkat terhadap anggotanya yang terlibat atau menjadi pencandu narkoba.
“Saat itu bupati belum menjadi pejabat. Masih memimpin organisasi kepemudaan. Beliau prihatin dengan anggotanya yang menjadi korban narkoba. Sehingga dibuatnya kerangkeng untuk anggota yang kecanduan narkoba tersebut,” ujar Imanta.
“Anggota yang dikerangkeng tentunya dibina agar dapat meninggalkan narkoba. Hal itu pun berhasil dilakukan oleh bupati semasa masih memimpin organisasi kepemudaan,” tambahnya.
Seiring berjalannya waktu, lanjut Imanta, tindakan yang dilakukan bupati terhadap anggotanya tersiar ke masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang meminta tolong untuk membina keluarganya agar terlepas dari jerat narkoba.
“Yang saya tahu, bupati menolak permintaan warga itu. Tapi warga yang datang mayoritas memiliki ekonomi rendah dan meminta tolong untuk dibantu, akhirnya bupati menerima dengan surat pernyataan,” ungkapnya.
Pembinaan di kerangkeng manusia itu terus berlanjut. Kerangkeng yang tadinya diperuntukkan untuk anggota organisasi kepemudaan secara perlahan disambut baik oleh masyarakat.
“Meski kerangkeng ini masih banyak kekurangan, baik dari perizinan maupun fasilitas, tetapi tetap disambut masyarakat. Ini disebabkan banyak masyarakat yang merasa terbantu, terutama biaya pembinaan digratiskan,” pungkasnya.
Terkait dugaan perbudakan, Imanta mengakui, bahwa orang yang menjalani pembinaan oleh bupati itu diberi kegiatan agar dapat melupakan narkoba. “Mereka dipekerjakan agar ada kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan, tentunya sulit melupakan narkoba,” imbuhnya.
Saat ini pun, beber Imanta, BNN Sumut dan pihak terkait lainnya sedang melakukan assesmen terhadap orang yang direhab. “Assesmen sedang berlangsung di kantor camat. Tidak ada yang ditutupi, jika salah tentu semua ini menjadi evaluasi,” tuturnya. (a34)
