LUBUKPAKAM (Waspada.id): Bupati Deliserdang, dr.H. Asri Ludin Tambunan meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) harus menyusun target kinerja yang spesifik dan selaras dengan target kinerja makro daerah.
Untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, target tersebut harus diturunkan secara berjenjang hingga ke level bawahan.
Instruksi Bupati tersebut dilatarbelakangi oleh tujuan target kinerja tahun 2026 harus meningkat dibanding tahun sebelumnya dan disusun berdasarkan data serta kebutuhan riil masyarakat.
“Khusus bagi kepala perangkat daerah yang baru dilantik, agar segera menyusun target kinerja yang lebih spesifik dan nyata guna mendukung terwujudnya program Bupati dan Wakil Bupati,” tegas Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan ketika memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas OPD di Aula Cendana, Lantai II, Kantor Bupati setempat di Lubukpakam, Senin (26/1/26).
Ia juga meminta agar kepala OPD terkait dijadwalkan untuk memaparkan target kinerja masing-masing kepada Bupati dalam waktu tiga hari ke depan.
“Menghabiskan anggaran bukanlah sebuah prestasi, tapi bagaimana anggaran tersebut memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Deliserdang,” papar Bupati Asri Ludin Tambunan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Deliserdang, Dedi Maswardy MAP dalam arahannya berharap, 15 kepala OPD yang baru dilantik, pada Kamis, Januari 2026 lalu, bisa membawa semangat baru bagi kinerja Pemkab Deliserdang.
“Fokus utama pembahasan rakor ini adalah terkait E-kinerja dan
perjanjian kinerja. Karena itu, seluruh kepala perangkat daerah menyusun eviden perjanjian kinerja secara lengkap,” pinta Sekda.
Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta untuk mulai menerapkan format nota dinas baru yang telah disusun bagian organisasi, serta memperhatikan klasifikasi sifat surat sesuai dengan maksud dan isi.
Dedi Maswardy juga menekankan agar sasaran strategis disusun selaras dengan visi dan misi Bupati, serta indikator kinerja dirumuskan secara tepat dan terukur.
“Apabila terdapat indikator yang tidak dapat ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), agar disesuaikan dengan program pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” jelas Sekda di rapat para staf ahli, asisten, pimpinan OPD, camat, Direktur RSUD dan BUMD, dan lainnya.(id.28)
