TEBINGTINGGI (Waspada.id): Bantuan banjir dari Pemko Tebingtinggi mendapat sorotan beragam masyarakat. Mulai dari jumlah dana hingga proses pengiriman yang terkesan lamban dan tak tepat sasaran, bahkan diduga melanggar prosedur.
Pantauan, Senin (8/12), hingga 10 hari pasca banjir masih banyak bantuan yang belum selesai pengirimannya. Di kantor BPBD Jln. Gn. Leuser terlihat masih ada pembongkaran 300 kotak minyak makan sebagai bagian dari paket bantuan.
Paket bantuan, dari keterangan pihak BPBD, terdiri atas beras 5 kg, mie instan setengah kardus dan minyak makan 1 kg. “Ini bantuan terakhir yang akan kita distribusikan,” ujar seorang ASN BPBD saat bongkar minyak.
Pendanaan bantuan banjir, jadi sorotan pula. Keterangan anggota DPRD dana bantuan nilainya mencapai Rp1 miliar diambil dari biaya tak terduga (BTT) APBD TA 2025. Dana, sebesar itu untuk bantuan kepada warga terdampak banjir sebanyak 8.484 kepala keluarga. Dikatakan, paket bantuan yang diberikan harganya sekira Rp.95/paket.
“Jika dikalikan antara dana per paket dengan jumlah warga terdampak, maka dana yang terpakai sekira Rp783 juta lebih. Kita mau tahu kemana sisanya”, terang anggota DPRD yang minta namanya tak dipublikasi. Belum lagi dihitung jumlah bantuan pihak ketiga, terang sumber, artinya sisa anggaran lebih besar.
Terkait jumlah bantuan banjir, pejabat di BPKPD membenarkan nilainya Rp1 miliar. “Sesuai persetujuan TAPD kita salurkan ke BPBD. Sampai sekarang belum ada pengembalian sisanya,” ujar pejabat teras BPKPD.
Kepala BPBD M. Nasrin, saat dikonfirmasi meminta untuk menghubungi Kadis Kominfo Ghazali Rahman. Yang bersangkutan saat dihubungi via chat (WA) tidak menjawab meski terlihat centang dua (Lik)
