TAPSEL (Waspada.id) : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) kumpulkan mitra mulai dari unsur Forkopimda, MUI, ormas hingga relawan demokrasi untuk membahas penguatan kelembagaan Bawaslu dalam menjalankan tupoksinya.
Kegiatan yang digelar di Aula Hotel Torsibohi Nauli Sipirok, Tapsel, Jumat (10/10/2025) menghadirkan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, H. Andar Amin Harahap, S. STP, MSi diwakili Tenaga Ahli, Barli Halim Siregar dan Aswan Rambe serta Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan sebagai pembicara.
Ketua Bawaslu Tapsel Taufik Hidayat, SE, MM mengatakan kegiatan penguatan kelembagaan tersebut merupakan kerja sama Bawaslu dengan Komisi II DPR RI sebagai upaya penguatan terhadap lembaga Bawaslu sebagi bagian dari penyelenggaraan Pemilu di bidang pengawasan dan penegakan demokrasi.
Peserta kegiatan penguatan kelembagaan Bawaslu ini, ucapnya terdiri dari Bupati Tapsel diwakili Asisten I Hamdan Zein, Kodim 0212/TS, Polres Tapsel, Kejari Tapsel, Kesbangpol Tapsel, Satpol PP Tapsel, Kadis Catatan Sipil Tapsel, KNPI, Karang Taruna, MUI, NU, Muhammadiyah, Alwasliyah, BKMT, FKUB, NNB, Pers, Kader P2P Bawaslu dan Relawan Demokrasi Tapsel.
Bupati Tapsel diwakili Asisten I Hamdan Zein (tengah), etua Bawaslu Tapsel Taufik Hidayat, SE, MM, (7 kiri), pemateri dan peserta kegiatan penguatan kelembagaan Bawaslu foto bersama, Jumat (10/10/2025). Waspada.id/ist.
Ketua Bawaslu Sumut diwakili komisioner Bawaslu Sumut, Joko Arif Budiyono dalam sambutannya saat membuka kegiatan kelembagaan Bawaslu tersebut mengatakan berdasarkan trend kepercayaan publik, kepercayaan. “Tahun ini kalau saya tidak salah, terhadap Bawaslu semakin meningkat. Trend kepercayaan publik terhadap Bawaslu di atas 75 persen,” katanya.
Menurutnya, Tapsel menjadi salah satu daerah yang jadi laboratorium untuk menggali penguatan kelembagaan Bawaslu mengingat partisipasi masyarakat dalam melaporkan berbagai dugaan pelanggaran di Tapsel kepada Bawaslu merupakan yang tertinggi di Sumut.
“Ini bukti tingginya partisipasi masyarakat ke Bawaslu. Terlepas dari laporan itu memenuhi syarat atau tidak, masyarakat sudah peduli dengan Bawaslu,” tuturnya.
Salah satu persoalan yang muncul pada setiap Pemilu dan Pilkada, ungkapnya masalah data kependudukan. “Terkait dengan data pemilih, masih menjadi satu persoalan yang selalu terjadi. Ini bukan salah di masyarakat, tapi tidak lepas dari kebijkaan pemerintah,” ungkapnya.
Barli Halim Siregar sebagai pemateri pertama dalam paparannya menjelaskan pentingnya penguatan terhadap integritas dan eksistensi Bawaslu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas Pemilu dan penegak demokrasi.
Menurutnya, ada empat unsur tantangan Bawaslu dalam menjalankan tupoksinya yakni independensi, integritas, interpensi dan inkompetensi. “Hubungan histori dalam konteks dalihan natolu juga sangat rentan menjadi pintu interpensi,” jelas
Aswan Rambe dalam paparannya mengugkapkan bahwa pasca putusan MK terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada, maka DPR RI sudah memgagendakan revisi terhadap UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 tahun 2015 Pilkada.
Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa berdasarkan identifikasi pelanggaran Pemilu, ada 6 indikator yang perlu jadi perhatian yakni money politic, pelanggaran protokoler kesehatan, hoax dan kampanye hitam, penyalahgunaan jabatan.
Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan sebagai pembicara terkahir dalam paparannya menjelaskan bahwa berdasarkan Pemilu 2024 jumlah pemiih mencapai 200 juta dengan ribuan caleg. “Pemilu dilaksanakan pada prinsip jujur, adil dan demokratis,” katanya.
Abdullah mengungkapkan fenomena dan perilaku dalam pesta demokrasi, seperti kualitas calon, money politik, netralistas ASN. “Dalam UU diamanatkan, jangan kebijakan sebagai alat politik,” ujarnya.
Dalam Pilpres 2024, tercatat 1.134 temuan pelanggaran dan 3.411 laporan pelanggatan yang diterima Bawaslu. Dari data itu tercatat 2.805 diregistrasi dan 1.740 tidak diregistrasi.(id46).
