KISARAN (Waspada.id): Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Asahan bersama elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Asahan, Rabu (3/9), mendesak pemerintah daerah menyelesaikan berbagai persoalan krusial yang dinilai belum tertangani dengan baik.
Koordinator Lapangan Aliansi BEM Se-Asahan Patria Sahdan, dalam orasinya orasinya, massa menyuarakan sepuluh tuntutan yang mencakup berbagai sektor, mulai dari transparansi aset daerah, penindakan kasus narkotika, hingga reformasi anggaran dan perbaikan sektor pertanian serta kesehatan, meminta DPRD Asahan membuka data pengelolaan aset daerah secara transparan.
Mereka juga mendesak Kapolres Asahan mengusut tuntas peredaran narkoba dan menangani kasus perdagangan satwa dilindungi (tringgiling) yang hingga kini belum mendapat kepastian hukum.
Persoalan mafia tanah pun turut disorot, karena dianggap merugikan masyarakat kecil. Para demonstran menuntut Bupati dan DPRD segera mengambil tindakan konkret agar praktik semacam itu tidak terus berlangsung. Selain itu, tempat hiburan malam yang ditengarai menjadi sarang prostitusi dan narkoba juga diminta untuk segera ditutup.
Dalam aspek anggaran, mahasiswa menuntut DPRD membatalkan tunjangan rumah dinas dan menghapus biaya operasional mobil dinas. Menurut mereka, anggaran tersebut membebani keuangan daerah dan tidak memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Program bantuan sosial juga dikritisi karena dinilai tidak tepat sasaran. Pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh agar bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” jelas Sahdan.
Isu pertanian juga mendapat sorotan. Petani dari Desa Rawang Baru menyuarakan keluhan terkait rendahnya harga padi, kurangnya pasokan air irigasi, serta infrastruktur jalan yang rusak.
Mereka meminta pemerintah daerah turun langsung meninjau kondisi lapangan dan segera melakukan perbaikan. Tak hanya itu, aliansi juga mendesak agar Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) yang telah lama mengabdi dapat direkrut secara resmi dan diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami, masyarakat dan mahasiswa, siap turun kembali ke jalan dengan aksi yang lebih besar,” tegas Patria
Bupati dan DPRD Tanggapi Aspirasi
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, yang didampingi unsur Forkopimda, menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa dirinya dan jajaran adalah pelayan rakyat, bukan pihak yang harus dilayani.
“Pembangunan di Asahan akan terus dilakukan secara bertahap, termasuk dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Kami telah merekrut guru PPPK dan sedang membuka perekrutan paruh waktu. Sementara itu, status puskesmas akan ditingkatkan menjadi BLUD agar TKS mendapat penghasilan layak,” ujar Bupati sambil menyampaikan bahwa saat ini sekitar 98 persen masyarakat Asahan telah tercover BPJS Kesehatan yang seluruhnya ditanggung oleh Pemkab Asahan.
Sementara itu, Ketua DPRD Asahan Efi Irwansyah Pane menyampaikan bahwa pihaknya telah mencermati setiap tuntutan yang disampaikan.
“Aspirasi yang menjadi kewenangan DPRD akan kami bahas bersama mahasiswa dan perwakilan masyarakat. Kami juga siap untuk dievaluasi karena kami bagian dari rakyat Asahan,” ungkap Efi.(id39)
