BINJAI (Waspada): Dalam beberapa bulan terakhir, Kota Binjai dikabarkan krisis keuangan. Berbagai kritikan pun mengalir dari berbagai kalangan yang disampaikan melalui media sosial.
Terlebih menjelang lebaran beberapa waktu lalu, hampir semua lapisan masyarakat mengeluhkan minimnya perputaran keuangan. Mulai dari rekanan misalnya, bercerita dari satu tempat ke tempat lain mengeluhkan belum adanya pencairan.
Selain rekanan, kalangan ASN juga mengeluhkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak kunjung cair. Bahkan, soal TPP sempat disinggung anggota dewan dalam sidang paripurna penyampaian LKPJ wali kota.
Kabar kas Pemko Binjai kosong juga sempat bergulir dengan liar. Namun, persoalan ini belum mendapat keterangan resmi dari instansi terkait. Sehingga krisis keuangan yang disebutkan pun mengalir tanpa kepastian di tengah publik.
Menyikapi hal ini, anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti angkat bicara. Menurutnya, kabar krisis keuangan yang terus mengalir di tengah masyarakat harus ditindak lanjuti oleh Pemko Binjai.
“Pemko harus jelaskan kondisi ini. Jika memang benar kas kosong, apa sebabnya. Apakah uang dari pusat tidak turun atau ada hal lain. Sehingga apa yang menjadi gunjingan di kalangan masyarakat mendapat informasi yang jelas,” ujar Rudi.
Jika Pemko Binjai tidak memberi keterangan, lanjut Rudi, tak salah jika banyak pihak berpendapat bahwa ada indikasi “permainan” besar yang patut diungkap oleh aparat penegak hukum. “Kabarnya ada hutang yang harus dilunasi. Jika ini benar, harus pasti dulu hutang apa, berapa, dan siapa yang membuat hutang,” tegas Rudi.
“Jangan pula pihak-pihak tak bertanggungjawab menyudutkan wali kota tetapi apa yang disebutkan tidak sesuai realita. Makanya saya katakan tadi, Pemko juga harus meluruskan hal ini. Jika memang anggaran kosong karena belum turun dari pusat, itukan bisa diterima. Tapi pertanyaan lain, kenapa hanya Binjai. Untuk provinsi dan kabupaten/kota lain saya lihat anggarannya baik-baik saja,” tambah Rudi.
Rudi berharap, kondisi krisis keuangan yang beredar saat ini harus diluruskan. Jika tidak ada upaya meluruskan informasi tersebut, itu artinya aparat penegak hukum sudah wajib melakukan penyelidikan. “Jangan sampai krisis ini benar adanya yang disebabkan oknum di lingkaran Pemko Binjai. Ini harus disikapi,” imbuhnya.
Tepis Krisis Keuangan
Terpisah, Kepala BPKAD Kota Binjai, Erwin Toga Purba, menepis jika Pemko Binjai krisis keuangan, apalagi sampai dikatakan kas kosong. “Ada, uang Pemko Binjai ada kok. Mana pula kas kita kosong,” kata Erwin.
Terkait persoalan ini, Erwin menjelaskan, bahwa Pemko Binjai belum dapat memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) dari sekotor pajak maupun pungutan lainnya. Tentunya, sebut Erwin, hal ini berdampak kepada pembiayaan keuangan daerah.
“Perlu saya sampaikan, bahwa APBD yang disahkan itu masih rencana anggaran. Jika PAD kita memenuhi target, tentunya semua rencana sesuai anggaran itu bisa kita laksanakan. Persoalannya, beberapa tahun belakangan, PAD kita masih dibawah target. Sehingga pembiayaan keuangan harus skala prioritas,” paparnya.
Kemudian, sebut Erwin, dampak tidak tercapainya PAD meninggalkan hutang pekerjaan dari tahun-tahun sebelumnya. “Saat ini ada hutang pekerjaan sekitar Rp30-an miliar. Sudah kami bayar sebagian dan harus dilunasi. Ini sesuai dengan peraturan dan tidak ada melanggar ketentuan. Karena jelas, judul anggaran dibuat membayar hutang dengan menyebutkan jenis pekerjaannya,” papar Erwin.
Soal anggaran pusat, sambung Erwin, itu tidak besar dan lebih diperuntukan untuk gaji ASN. “Kuncinya di PAD, kalau PAD kita sesuai target aman-aman saja. Kalau tidak sesuai target, kita lakukan pembiayaan skala prioritas terlebih dahulu. Saya kira itu, uang Binjai ada. Tidak kosong seperti yang dibicarakan,” imbuhnya. (a34)
Teks foto: Rudi Alfahri Rangkuti, Anggota DPRD Provinsi Sumut dari Partai PAN, angkat bicara soal keuangan Pemko Binjai yang dikabarkan dalam kondisi krisis. (Waspada/Ria Hamdani)
