KISARAN (Waspada): BPJS Kesehatan berhasil menjangkau 98,45 persen populasi Indonesia atau 278,1 juta jiwa dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga akhir 2024.
Capaian ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan 2024, Senin (14/7) secara daring. Prestasi ini juga membawa 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota meraih predikat Universal Health Coverage (UHC).
“Untuk menjangkau peserta hingga pelosok, BPJS Kesehatan telah menghadirkan layanan keliling di 37.858 titik yang mencatatkan 940.158 transaksi. Kami juga menggandeng pemerintah daerah melalui Mal Pelayanan Publik di 227 titik, dengan 379.921 transaksi,” jelas Ghufron.
Ghufron menjelaskan, peningkatan kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mencapai 28 persen (dari 18.437 menjadi 23.682 unit) dan rumah sakit mitra naik 88 persen (dari 1.681 menjadi 3.162 rumah sakit) selama 2014-2024. Untuk daerah terpencil, BPJS Kesehatan menggunakan rumah sakit apung, mengirim tenaga medis, dan bermitra dengan faskes berstandar khusus di Papua, NTT, dan Kalimantan Utara.
Selain layanan fisik, BPJS Kesehatan mengembangkan kanal digital seperti Mobile JKN, PANDAWA (WhatsApp), VIKA (layanan suara), dan layanan daring via Zoom. “Layanan telekonsultasi telah dimanfaatkan oleh 17,2 juta peserta di 21.929 FKTP,” tambah Ghufron.
Antrean online terintegrasi kini digunakan lebih dari 22 ribu FKTP dan 3.132 rumah sakit. Program Rujuk Balik (PRB) memudahkan perpanjangan rujukan dan penebusan obat bagi pasien kronis.
BPJS Kesehatan mempertahankan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) selama 11 tahun berturut-turut.
Aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) mencapai Rp49,52 triliun, cukup untuk membiayai klaim hingga 3,4 bulan ke depan, dengan hasil investasi Rp5.395,6 triliun. Total pemanfaatan layanan JKN sepanjang 2024 mencapai 673,9 juta kunjungan.
“Program JKN adalah bentuk nyata gotong royong bangsa, agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, mendapatkan layanan kesehatan yang adil dan berkualitas,” tegas Ghufron.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menilai capaian ini sebagai tonggak penting menuju kematangan Program JKN.(a19)
