P.SIDIMPUAN (Waspada) : Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, kembali meriah predikat opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasi)
“Hasil audit terhdap LK-LPP Tahun 2023, selain dinyatakan sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013, juga kembali mendapat predikat opini WTM dari akuntan publik,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padangsidimpuan, Eris Aprianto, Jumat (19/7).
Atas pencapaian predikat opini WTM yang diraih tersebut, ucapnya, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri mengapresiasi kinerja BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya keberhasilan yang dicapai tersebut tidak terlepas dari komitmen dan konsistensi dalam mengawal proses audit dengan baik.
“Predikat WTM yang diperoleh ini menjadi bukti bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”tuturnya.
Untuk mewujudkan tata kelola yang pelayanan yang prima, Dewan Pengawas, juga memberikan dorongan melalui saran, nasihat dan pertimbangan kepada direksi dan manajemen agar terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan, optimalisasi yield investasi, terutama terhadap peningkatan coverage kepesertaan.
Raih Prestasi
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa publikasi laporan merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas. “Publikasi laporan ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan keterbukaan informasi kepada publik, sekaligus menjadi bukti pengelolaan dana yang bersih, akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku,” ucapnya.
Anggoro Eko Cahyo menjelaskan bahwa selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan berhasil mencatatkan pertumbuhan kepesertaan yang baik. Sektor pekerja non ASN, pekerja rentan serta pekerja di ekosistem desa menjadi sektor penyumbang kepesertaan terbesar.
“Jika di akumulasi jumlahnya mencapai 14,5 juta peserta atau tumbuh 44,96 persen dibandingkan tahun 2022.Sehingga secara keseluruhan jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di penghujung 2023 menembus angka 41,56 juta,” tuturnya.
Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, pertumbuhan tersebut merupakan buah sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Inpres nomor 2 tahun 2021.
Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang turut mengalami kenaikan sebesar 13,48 persen. Tercatat hingga 31 Desember 2023 angkanya mencapai Rp712,3 triliun. Anggoro menyebut dana pekerja dikelola dan dikembangkan dengan prinsip kehati-hatian guna memberikan hasil pengembangan yang optimal.
Atas keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dan menjalankan amanah yang diberikan pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh pengakuan di kancah internasional sebagai “highly commended Top Investment House” dan “The Most Astute Investors in Asian Local Currency Bonds 2023” dari The Assets.
Dari segi pembayaran manfaat, lanjut Anggora, sepanjang tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan 4,58 juta klaim senilai Rp53,51 triliun, didalamnya termasuk manfaat beasiswa senilai Rp346 miliar untuk 91.050 kasus.
Jumlah klaim tersebut mengalami peningkatan yang didasari pada kenaikan yang signifikan dibanding tahun lalu pada pembayaran manfaat JKP yang memasuki implementasi tahun kedua, pembayaran manfaat pensiun dan beasiswa yang terus bergulir.
“Manfaat beasiswa merupakan salah satu bentuk jaminan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan agar para generasi muda tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak pasca ditinggal orang tuanya. Dengan demikian diharapkan dapat membentuk SDM unggul sebagai pekerja yang ‘Kerja Keras Bebas Cemas’ menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Anggoro.
Untuk meningkatkan kualitas layanan, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan desain baru di seluruh kantor cabang, optimalisasi Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), serta bekerja sama dengan 7.104 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK). BPJS Ketenagakerjaan juga membuka 64 kanal layanan khusus PMI di dalam negeri serta 3 kanal representasi di Taiwan, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam.
Untuk layanan informasi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki contact center 175 yang dapat diakses dengan mudah, di mana dan kapan saja. Anggoro berharap ke depan kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun dengan baik dapat terus ditingkatkan sehingga cakupan kepesertaan dapat kian tumbuh secara berkelanjutan (sustainable growth).
“Semoga beragam capaian dan prestasi ini dapat menjadi modal berharga bagi kami untuk mengakselerasi upaya perluasan cakupan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan agar Perlindungan Pekerja Sejahtera dan Universal Coverage Jamsostek dapat segera terwujud,” pungkas Anggoro.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Sidimpuan Eris Aprianto juga menegaskan bahwa pencapaian itu merupakan buah dari bentuk komitmen mereka menjalankan tugas di lembaga negara badan hukum publik yang bertanggung jawab melaksanakan amanah jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami sebagai pelaksana di daerah terus berkomitmen menjaga kinerja badan, sehingga hak-hak peserta dapat terlindungi dan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terus bertumbuh,” ungkapnya.
Menurutnya, predikat Wajar Tanda Modifikasi (WTM) merupakan bukti komitmen dan kinerja dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. “Harapannya pengelolaan yang baik ini dapat kami pertahankan terus sebagai bentuk proses tata kelola yang baik di BPJS Ketenagakerjaan,” tutup Eris. (a39)
