LUBUKPAKAM (Waspada.id): Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan memberhentikan Drs Misran Sihaloho MSi dari jabatan Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan mengangkatnya menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekbang) pada pada pelantikkan yang berlangsung di Aula Cendana Lantai II, Kantor Bupati, Senin (17/21/25).
Pelantikan Drs Misran Sihaloho MSi tersebut bersamaan dengan tiga pejabat Administrator setingkat kepala bidang (Kabid) dan 16 pejabat pengawas dan fungsional.
Ketiga Pejabat Administrator yang dilantikan, yakni Diki Apanda Batubara ST diangkat menjadi Kabid Sumber Daya Air dan Penanggulangan Banjir pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) yang sebelumnya Kepala UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan Sumber Daya Air Wilayah III. Posisi yang ditinggalkan Dicky Aphanda Batu Bara diisi oleh Ramli, ST yang sebelumnya Kepala UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air Wilayah VI.
Benhard Simangunsong ST diangkat menjadi Kabid Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan dari jabatan sebelumnya Kabid Sumber Daya Air dan Penanggulangan Banjir Dinas SDABMBK, dan Edi Jamian Nasution SE diangkat menjadi Kabid Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari jabatan sebelumnya Kabid Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan).
Sedangkan Bambang Hermanto, SH yang sebelumnya Kepala UPT Pelayanan Pajak Wilayah XVII (Kec. Sibolangit) Badan Pendapatan Daerah dirotasi menjadi Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Namorambe. Posisi yang ditinggalkan Bambang Hermanto diisi oleh Beneria Ginting SH. Kumudian Romi Hidayat Sitepu diangkat sebagai Kepala UPT Pelayanan Pajak Wilayah X (Kec. Batangkuis), Akhirullah Ritonga SH, menjadi Kepala UPT Pelayanan Pajak Wilayah III (Kec. Galang-Pagar Merbau), Abdi Suranta Sembiring S.Sos diangkat menjadi Kepala UPT Pelayanan Pajak Wilayah XII (Kec. Beringin). Dippos Martono Silitonga, M.Si diangkat sebagai Kepala UPT Peralatan dan Perbekalan pada Dinas SDABMBK.
Sedangkan Nur Andiani Hasibuan, SKM dirotasi dari Kasubbag Tata Usaha pada UPT Puskesmas Labuhan Deli, menjadi Kasubbag Tata Usaha pada UPT Puskemas Bandara Khalifah, Kecamatan Percut Seituan.
Bupati Asri Ludin Tambunan menegaskan, jabatan bukanlah hak pegawai, tetapi amanah yang harus fipertanggungjawabkan.
“Jabatan bukan untuk memperkaya diri. Jabatan adalah amanah untuk membantu pimpinan melaksanakan visi, misi, dan melayani masyarakat,” tegas Asri Ludin Tambunan.
Dikatakannya, pelantikan yang diselenggarakan merupakan gelombang awal reformasi birokrasi yang akan berlangsung hingga Desember 2025.
Ia juga menekankan beberapa poin penting, di antaramya aparatur sipil negara (ASN) harus meninggalkan budaya kerja ego-sektoral dan praktik yang tidak sesuai integritas.
“Tinggalkan budaya lama, tinggalkan prilaku buruk dan memperkaya diri sendiri. Tugas pokok harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan jangan keluar dari prilaku melayani, bukan dilayani. Untuk itu, minset harus dirubah agar benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Asri Ludin Tambunan, seraya mengingatkan kepada tiga Kepala UPT Bapenda yang dilantik harus bisa memperoleh pencapaian target.
Ia juga meminta kepada pejabat yang dilantik agar memperkuat koordinasi, serta memperluas kolaborasi antar perangkat daerah demi mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik.
Pejabat harus adaptif, inovatif, dan mampu memahami arah pembangunan nasional hingga daerah. ASN harus mengubah pola pikir dari ‘dilayani’ menjadi ‘melayani’. Pelayanan kepada masyarakat harus cepat, mudah, dan tidak berbelit.
Di momen itu, Asri Ludin juga mengingtakan jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), khususnya tiga Kepala Unit Pelaksana Tugas (KUPT) yang baru dilantik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Jika target tidak tercapai, maka akan dievaluasi dan diganti. Tunjukkan Anda layak memegang jabatan tersebut,” paparnya.
Kolaborasi dan pola kerja terintegrasi antar-perangkat daerah, merupakan hal penting. Dinas teknis harus fokus sebagai eksekutor kebijakan, bukan penentu arah pembangunan.
Menurutnya, koordinasi wilayah menjadi prioritas, terutama bagi KUPT, kepala sekolah, dan kepala Puskesmas.
Untuk Dinas Dukcapil harus mempercepat layanan digital, termasuk implementasi program identitas kependudukan digital (IKD) dan Program Pelayanan Administrasi Terpadu dan Elektronik (Paten Kali).
“Setiap pembangunan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengikuti permohonan,” jelasnya.
Reformasi birokrasi yang sedang dijalankan saat ini, tambahnya, diharapkan akan menghasilkan pemerintahan yang lebih kuat pada 2026:
“Kita ingin birokrasi yang tangguh, adaptif, kreatif, melayani, dan mampu bersinergi untuk kesejahteraan masyarakat,” tandas Asri Ludin Tambunan.
Hadir pada pelantikan tersebut Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo SS, para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lainnya. (id.28)
