MADINA (Waspada) – Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina) HM Jakfar Sukhairi Nasution menghadiri acara pra-Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Zona Pantai Barat tahun 2023 di Auditorium Universitas Aufa Rohyan, Jalan Raja Inal Siregar, Kota Padangsidempuan, Senin (28/03).
Dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin, (28/03), Sukhairi mengatakan jika paparannya dihadapan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Madina tahun 2021 berada pada angka 67,19 dengan angka harapan hidup 62,605 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah 8,603 tahun dan harapan lama sekolah 13,61 tahun. Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan Rp9.791.000.
Sukhairi menjelaskan, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 minus 0,94 meningkat menjadi 3,2 persen pada 2021. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 berada pada angka 6,2 dengan persentase penduduk miskin sebesar 9,49 persen pada 2021.
Pada tahun 2021, menteri memberikan predikat inovasi dalam hal indeks inovasi daerah Kabupaten Madina. Pada tahun yang sama, Badan Riset dan Inovasi Nasional juga memberikan predikat berdaya saing tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Madina pada aspek ekosistem inovasi, aspek penguat, aspek sumber daya manusia, dan aspek pasar.
“Visi Kabupaten Mandailing Natal tahun 2021-2026 adalah akselerasi pembangunan menuju Madina yang mandiri, kompetitif, berkeadilan, dan bermartabat. Untuk mewujudkan visi tersebut, diusung dengan tujuh misi” ungkap Sukhairi
Tahun 2023, lanjut Sukhairi, Pemerintah Kabupaten Madina mengangkat tema optimalisasi kompetensi dan daya saing daerah melalui kolaborasi pembangunan guna meningkatkan produktivitas ekonomi yang telah sejalan dengan tema rencana kerja pemerintah (RKP) nasional dan RKPD Provinsi Sumatera Utara.
Sukhairi juga memaparkan beberapa poin target pembangunan. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi 5,71 persen, tingkat kemiskinan 8 persen, PR meningkat menjadi 68,94 persen, gini ratio 0,23, dan tingkat pengangguran terbuka 5,20 persen.
Guna mencapai delapan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Madina senantiasa mendukung upaya yang dimaksud seperti prioritas ketenagakerjaan, yakni memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) dengan 13 jenis paket pelatihan.
Sementara prioritas pembangungan sektor pariwisata, di antaranya kawasan wisata Ulupungkut dan Hutaraja. Keduanya masuk dalam grand design pariwisata provinsi karena memiliki cagar budaya dan kelompok sadar wisata.
Di sektor agraria, Madina memiliki potensi kawasan sistem pertanian terintegrasi, memiliki kawasan pertanian lahan basah seluas 20.491 hektar, memiliki komoditas unggul, dan memiliki kawasan perhutanan sosial.
Di sektor kesehatan, pembangunan diprioritaskan pada penurunan angka stunting, penuntasan pembangunan RSUD Panyabungan, akreditasi Puskesmas yang memiliki dokter spesialis, serta menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
Di sektor pendidikan, Madina memiliki 11 SMK, 21 SMA, dan 1 SMA khusus perkebunan kopi. Madina juga mempunyai kawasan pendidikan dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Madina dan memiliki 77 SLTP Negeri yang tersebar di setiap kecamatan.
Terkait infrastruktur, Madina dilalui jalan nasional sepanjang 283,84 kilometer, jalan provinsi sepanjang 173,31 kilometer, jalan kabupaten sepanjang 1.848 kilometer. Juga ada jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seluas 12.611 hektare dan jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi seluas 8.036 hektare.
Terkait reformasi birokrasi, Pemkab Madina meraih peringkat 5 SPBE di Sumatera Utara dan peringkat 48 secara nasional. Madina juga meraih posisi 8 indeks daya saing daerah di Sumatera Utara dan peringkat satu untuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan. (Cah)
Keterangan Foto : Bupati HM Jakfar Sukhairi Nasution Saat Pemaparan Program Kabupaten Madina Saat Pra-Musrenbang RKPD Zona Pantai Barat. Waspada/Ist
