Scroll Untuk Membaca

Sumut

Bupati Humbahas Hadiri Kick Off Meeting Di BPK Perwakilan Sumut

BUPATI Humbahas bersama Kepala Daerah Se-Sumut mengikuti kick off meeting pemeriksaan terperinci LKPD 2022. Waspada/Ist
BUPATI Humbahas bersama Kepala Daerah Se-Sumut mengikuti kick off meeting pemeriksaan terperinci LKPD 2022. Waspada/Ist
Kecil Besar
14px

DOLOKSANGGUL (Waspada): Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dosmar Banjarnahor, hadiri kick off meeting pemeriksaan terperinci atas LKPD 2022 Se- Sumatera Utara bertempat di Aula Kantor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (16/3). Hadir juga pada kesempatan itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit, Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan dan seluruh Bupati/Walikota se-Sumut.

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menjelaskan bahwa tata kelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kabupaten/Kota di Sumut sudah berjalan baik dan penuh ketaatan. Meskipun masih ada delapan Kabupaten/Kota di Sumut yang belum meraih WTP.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Bupati Humbahas Hadiri Kick Off Meeting Di BPK Perwakilan Sumut

IKLAN

Mengenai delapan daerah yang belum meraih WTP, menurut Edy Rahmayadi, akan melakukan perbaikan kedepannya secara bertahap. Terkait hal itu, Edy Rahmayadi juga meminta kepada Anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit, untuk memberikan arahan dan motivasi, agar kelola pemerintahan di Sumut lebih baik lagi ke depan.

Anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit yang memberikan pemaparan materi pada kesempatan itu menyampaikan, bahwa kehadirannya di Sumut adalah menjalankan tugas untuk mempersatukan visi dan tugas pengelolaan pemerintahan. “Secara maraton saya melakukan ini untuk memperbaiki tata kelola yang tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Saya berharap BPK Sumut lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Ahmad juga menyampaikan, bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan tujan akhir dalam pengelolaan keuangan negara. Setelah meraih opini WTP, setiap Kepala Daerah dan jajaran juga harus semakin berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, yang bertujuan mencegah terjadinya kecurangan.

Pada BPK Perwakilan Sumut, Ahmad mengingatkan, agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdapat permasalahan, perlu mendapat perhatian. Kemudian memberikan rekomendasi agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali, serta memastikan tata kelola keuangan daerah yang berkualitas. (cas/a08).

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE