PANYABUNGAN (Waspada): Seusai Salat Zuhur di Masjid Agung Nur Ala Nur, Panyabungan, Rabu (29/3), waspada.id mencegat Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution, yang salah satunya minta jangan dipelintir berita Singkuang 1.
Awalnya, waspada.id meminta komentar atau imbauan menyangkut ratusan warga Singkuang 1, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Madina, yang sudah 11 hari nginap di areal PT RPR.
Bupati menceritakan, berbagai upaya dilakukan untuk memediasi menyelesaikan persoalan ini, yang sudah dilakukan berbagai upaya.
“Kita bertemu dengan kawan-kawan wartawan lainnya,” ujar Jafar Sukhairi Nasution.
Hanya beberapa menit kemudian, saat waspada.id masih berada di Masjid Agung, ada informasi dari Kominfo Madina memberitahukan, pertemuan media dengan bupati dilakukan seusai pelantikan Kades terpilih.
Tak tanggung-tanggung, pertemuan bupati dengan puluhan wartawan berbagai media, dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah Madina.
Pemkab Tak Pernah Diam
Saat konferensi pers, Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina) HM Jakfar Sukhairi Nasution mengungkapkan perasaan sedih terkait persoalan masyarakat Desa Singkuang I dengan PT Rendi Permata Raya (RPR) yang hingga saat ini masih terus berkelanjutan melakukan aksi damai serta pemblokadean di pintu masuk PT RPR dengan dijaga aparat keamanan dari pihak kepolisian serta TNI.
Jika dihitung hingga hari ini, Selasa, (29/03), sudah 11 hari para masyarakat melakukan aksi unjuk rasa, dalam hal ini pihak masyarakat dengan PT RPR belum mendapat titik kesepakatan.
Bupati yang dalam hal ini melakukan konferensi pers di aula Setdakab Madina, Rabu, (29/03) yang dihadiri Sekda Madina, Kapolres, Dandim serta Kajari Madina menuturkan jika Pemda dalam hal ini telah berupaya mencari titik tengah perihal persoalan yang sedang dihadapi masyarakat dengan PT RPR.
Sukhari meminta agar persoalan ini jangan terlalu digiring ke arah yang mana dikatakan ada kesan bahwa Pemda tidak peduli dan tidak memperjuangkan hak rakyat.
“Perlu kami tegaskan bahwa Pemda Madina memperjuangkan hak-hak normatif masyarakat Singkuang I, kita dari Pemda tidak diam, kita telah mengupayakan mediasi antara kedua belah pihak, kemarin saya telah menyuruh Sekda untuk langsung turun kelokasi, jadi bukan kita tidak memikirkan persoalan ini,” ungkap Sukhairi.
Namun hingga saat ini kata Sukhairi, kesepakatan kedua belah pihak belum didapat. Perusahaan bersedia mencari lahan di luar HGU, namun asensi atau persepsi ini berbeda-beda hingga menimbulkan asumsi yang buruk di tengah-tengah masyarakat.
Menurut Sukhairi, permasalahan plasma PT RPR ini bukan baru bergulir di saat dia menjadi bupati, permasalahan ini bergulir sudah sejak lama, dan secara administratif memang PT RPR akui ada kesalahan.
“Namun perusahaan sudah sepakat dan berkomitmen untuk siap membangun kebun plasma milik masyarakat Singkuang I, Hanya saja lokasi kebun plasma ini yang masih diperdebatkan, Walaupun begitu perusahaan telah menunjukkan itikad baiknya dengan sudah membebaskan 100 hektare lahan untuk dibangun plasma,” tegas bupati.
Kewajiban Plasma 20 Persen Harus Dipenuhi
Sukhairi juga mengungkapkan jika pembangunan lahan plasma yang 20 persen itu wajib harus dipenuhi pihak perusahaan, karena itu merupakan hak kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak PT RPR.
Dalam hal ini, bupati juga telah berupaya menjembatani persoalan ini hingga nantinya hak-hak rakyat maupun masyarakat Singkuang I dapat terpenuhi. Tentu dalam hal ini persoalan didalam bukan gaweannya Pemda Madina, namun itu proses hukum.
“Jadi kita berharap jangan ada asumsi-asumsi yang dapat mendzolimi siapapun. Kami berharap kepada media agar memberitakan berita yang seimbang terkait persoalan singkuang ini,” pinta bupati.
Di akhir pernyataannya, Sukhairi berharap agar persoalan ini jangan ditunggangi oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan serta langkah politik yang diperkirakan dapat merugikan masyarakat.
“Mohon agar ini jangan dipelintir seolah-olah Pemda tidak bekerja, tidak mementingkan rakyat, kita ini selalu berjuang memikirkan kepentingan masyarakat. Mohon agar situasi ini jangan ditumpangi oleh pihak-pihak yang ingin mengambil kesempatan maupun untuk langkah politik, karena ini harus kita duduk bersamakan serta kita cari solusi yang terbaik demi kemaslahatan rakyat,” pungkas Sukhairi.
Sejumlah wartawan bereaksi dan menyampaikan pendapat setelah mendengar pernyataan Bupati Madina, salah satunya Iskandar Hasibuan.
“Terus terang, sebelumnya saya diskusi dengan adinda Irham, kami sama-sama memberitakan apa adanya. Saya juga mantan wartawan Waspada puluhan tahun,” ujar Iskandar.
Yang terjadi dirasa kurang berimbang, kata dia, karena kami kesusahan mendapat informasi. “Kinerja Kominfo bisa kita lihat sendiri, perusahaan seperti PT RPR dan PT SMGP, misalnya, kita juga bisa lihat seperti apa,” ujar Iskandar Hasibuan.
Dia kembali menyampaikan kepada bupati, memberitakan apa adanya, tidak ada kepentingan apa-apa. “Saya sudah komunikasi dan diskusi dengan adinda Irham,” ujar Iskandar, disambut tepuk tangan para wartawan.
Sedangkan Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution memohon maaf. “Kita manusia biasa, bisa lupa, khilaf. Saya mohon maaf,” ujar bupati. (cah/irh)
