MEDAN (Waspada.id): Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution mengikuti rapat koordinasi (rakor) pemulihan pascabencana bersama Satgas Rehabilitasi Pascabencana Sumatera di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, pada Senin (12/1/26).
Dalam rapat tersebut, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan Pemprovsu menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk penanganan pemulihan pascabencana banjir dan longsor.
Anggaran tersebut dialokasikan ke lima bidang prioritas, yakni infrastruktur sekitar Rp275 miliar, komunikasi dan informatika senilai Rp1,68 miliar, sektor pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, dan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp110 miliar.
“Kami akan lakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana, bidang pendidikan dibagi dua untuk infrastruktur dan SPP gratis di daerah bencana,” kata Bobby.
Selain itu, Pemprovsu berencana membangun 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp12 miliar. Nilai tersebut setara dengan huntap yang dibangun pemerintah pusat, yakni Rp60 juta per unit.
“Kami tunggu datanya dari kabupaten/kota dan menyinkronkan dengan data BNPB, bila memang huntap sudah ter-cover semua oleh BNPB, kami akan tambahkan anggaran ini untuk BNPB, jadi rumah yang dibangun BNPB nilainya nanti lebih dari Rp60 juta,” jelas Gubsu.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pemerintah pusat menyiapkan 5.951 unit huntap untuk Sumut. Selain itu ada bantuan perbaikan jalan dan jembatan, serta pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan lainnya.
“Walaupun status bencana sudah dicabut, kami akan tetap membantu bapak/ibu semua dalam pemulihan, tidak ada lagi masyarakat di pengungsian saat puasa, semua di huntara, menyewa rumah atau di rumah kerabat yang biayanya kita tanggung,” sebut dia.
Suharyanto menjelaskan, biaya tersebut berupa bantuan Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, Rp3 juta untuk pengganti isi rumah, dan Rp5 juta untuk modal usaha bagi pengusaha yang terdampak.
Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera Tito Karnavian mengatakan, ada sejumlah indikator yang menunjukkan daerah bencana telah kembali normal. Antara lain berjalannya pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa, layanan publik yang baik, akses darat yang lancar, aktivitas ekonomi, serta ketersediaan SPBU, gas LPG, listrik, internet, dan air minum dalam kondisi baik.
“Kalau dilihat dari pemetaan kami, Sumut sudah membaik secara umum, hanya tinggal beberapa daerah yang masih perlu kita percepat seperti Tapsel, Tapteng, Taput, Sibolga, yang beberapa indikatornya masih belum baik,” kata Tito Karnavian.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, dan seluruh bupati dan wali kota daerah terdampak bencana.(Id100)
