MADINA (Waspada): Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina) HM Jakfar Sukhairi Nasution didampingi wakil bupati serta Kapolres Madina dengan sigap langsung meninjau kondisi warga yang dirawat di RSUD Panyabungan akibat insiden semburan lumpur yang diikuti dengan keluarnya H2S di area pengeboran Pad T, Minggu, (24/4).
Bupati dalam keterangan persnya kepada wartawan mengungkapkan jika menyikapi insident yang terus-menerus terjadi dan terus mengorbankan masyarakat ini perlu pemerintah pusat melakukan kajian ulang menyeluruh terhadap operasional Perusahaan PT SMGP.
“Karena kejadian ini terus menerus terulang, kami dari Pemkab Madina berharap agar pemerintah pusat perlu melakukan kajian ulang apakah perusahaan ini dihentikan atau bagaimana, karena hari ini telah 21 orang korban dirawat, mudah-mudahan bisa ditangani dengan baik,” ucap Sukhairi.
Bupati juga mengatakan pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut dan menghentikan aktivitas perusahaan tersebut karena legalitas izinnya semua di pemerintah pusat.
“Kita mendesak pemerintah pusat agar melakukan sesuatu, ini sudah berulang kali terjadi, tentu karena ada yang bermasalah hingga hal seperti ini terus terjadi dan mengorbankan warga, sekali lagi kita dari pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut dan menghentikan aktivitas perusahan itu, bola ada di tangan pemerintah pusat,” tegas bupati.
Sementara itu Kapolres Madina AKBP Reza Chairul AS, SIK, MH menambahkan saat ini personel gabungan Polres Madina sudah berada di lokasi untuk lakukan evakuasi, dan berharap agar masyarakat di sekitar WKP untuk tetap tenang.
“Saat ini personel Polres Madina sedang melakukan evakuasi apakah masih ada tambahan korban yang lain, sembari meminta pada pihak Perusahaan agar sumur itu ditutup dulu, dan saya berharap agar masyarakat tetap tenang dan konsudif,” pungkas Kapolres. (Cah/a32)
