MEDAN (Waspada.id): Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, menghadiri Rapat Koordinasi Batas Wilayah di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (08/04/2026). Rakor ini dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provsu, Muhammad Suib, sebagai tindak lanjut surat Bupati kepada Menteri Dalam Negeri.
Muhammad Suib menegaskan, pertemuan ini penting untuk penegasan batas administrasi sesuai Permendagri Nomor 28 Tahun 2019.
Sementara itu, Direktur Toponimi dan Batas Antar Daerah Kemendagri, Raziras Rahmadillah, menjelaskan bahwa saat ini tengah dilakukan penyesuaian data. Ditemukan adanya perbedaan antara SK Kemenhut Nomor 846 Tahun 2025 dengan peta batas yang berlaku, sehingga usulan revisi diajukan.
“Hasil overlay menunjukkan bahwa lokasi Batalyon TP 908 yang diusulkan Pemkab Dairi ternyata berada di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat. Oleh karena itu, kita usulkan revisi terhadap SK Kemenhut tersebut,” jelas Raziras.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Franc Bernhard Tumanggor berharap persoalan ini segera tuntas demi kepastian hukum.
“Semoga cepat selesai, itu harapan kita. Demi sebuah kepastian hukum yang jelas, sehingga tidak ada lagi keragu-raguan tentang batas wilayah di dua kabupaten yang bertetangga ini di masa yang akan datang,” ucapnya. [***]
