BATAM (Waspada.id): Bupati Simalungun Dr H Anton Ahmad Saragih menyatakan Rakernas XVII APKASI Tahun 2026 sebagai forum strategis untuk menyampaikan suara dan kepentingan Pemkab Simalungun secara langsung kepada Pemerintah Pusat.
“Terutama terkait program Sekolah Rakyat yang sangat dibutuhkan Kabupaten Simalungun agar anak-anak kurang mampu dapat bersekolah,” tegasnya usai mengikuti hari kedua acara di Kota Batam, Selasa (20/1/2026).
Bupati didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah mengikuti rangkaian acara yang menghadirkan 3 menteri Kabinet Indonesia Maju serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Acara fokus membahas isu krusial terkait penguatan peran pemerintah kabupaten dalam pembangunan nasional.
Agenda hari kedua mencakup empat forum dialog. Forum Dialog IV bertema “Penguatan Sistem Manajemen Talenta ASN Kabupaten” dengan narasumber Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah membahas harmonisasi kebijakan kepegawaian, penataan formasi, dan digitalisasi layanan ASN.
Selanjutnya, Forum Dialog V dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membahas optimalisasi dana desa, penguatan kemiskinan ekstrem, dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan daerah tertinggal.
Forum Dialog VI bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf membahas kebijakan program Sekolah Rakyat dan bantuan sosial di daerah. Sementara Forum Dialog VII membahas pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Acara ditutup oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan peluncuran buku “25 Praktik Terbalik Pemerintah Kabupaten”. Bupati juga menjelaskan bahwa lahan untuk Sekolah Rakyat di Simalungun telah disediakan, selain itu dibahas juga penguatan ASN, dana desa, dan keberlanjutan otonomi daerah.
Rakernas XVII APKASI Tahun 2026 resmi berakhir pada malam hari yang sama dengan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis bagi penguatan peran pemerintah kabupaten dalam pembangunan nasional. [***]
