TAPSEL (Waspada.id): Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, berkomitmen memprioritaskan percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi lebih dari 1.400 warga yang terdampak bencana.
Bupati Tapsel menegaskan itu dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di kantor Gubernur bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Senin (12/1/2026).
Gus Irawan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan provinsi atas perhatian yang diberikan bagi warga Tapsel, khususnya kategori rumah rusak sedang, agar tetap mendapatkan bantuan pemerintah.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rakor itu mengungkapkan, ada tiga kabupaten di Sumut yang mengajukan pembangunan Huntara. Yakni Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 40 unit, Tapanuli Tengah 209 unit, dan Tapanuli Selatan sebanyak 802 unit.
Sementara itu, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Sumut direncanakan sebanyak 5.951 unit. Proses pembangunan ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026, agar masyarakat tidak lagi tinggal di pengungsian saat memasuki bulan Ramadan.
“Di Sumut, hunian sementsd hanya tiga kabupaten yang mengajukan. Untuk hunian tetap rata-rata sudah berjalan, saat ini sekitar 20 persen telah terbangun. Akhir Januari, warga terdsmpak nemcama sudah menempatinya,” kata Kepala BNPB.
Mendagri Tito Karnavian menyebut, ada lima daerah di Sumut yang butuh perhatian serius dalam pemulihan pascabencana, yaitu Taosel, Tapateng, Sibolga, Taput dan Humbahas. Pembangunan hunian bagi korban bencana akan dilakukan di atas lahan milik pemerintah.
Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menjelaskan, total rumah terdampak bencana di Sumut lebih dari 26 ribu unit dengan estimasi kerugian sektor perumahan sekitar Rp2,52 triliun.
Mempercepat pemulihan, Pemprovsu siapkan anggaran Rp430 miliar . Alokasi terbesar berada pada sektor infrastruktur atau Rp275 M. Yakni perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, dan rehabilitasi rumah.
Anggaran juga dialokasikan untuk bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp110 miliar.
“Kita akan melakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana. Bidang pendidikan kita bagi dua untuk infrastruktur dan program SPP gratis di daerah bencana,” kata Bobby Nasution.
Rapat dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wagubsu Surya, unsur Forkopimda, seluruh bupati dan wali kota daerah terdampak bencana, Penjabat Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta OPD terkait. (Id45)
