TAPSEL (Waspada.id): Bupati TapanulI Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menekankan kepada seluruh perangkat pemerintahan daerah agar jangan sampai ada penggelembungan (mark up) angaran dan proyek fiktif di pemerintahannya.
“Itu perbuatan melawan hukum dan merugikan negara. Kita tidak mentolelir perbuatan yang seperti itu,” tegas Gus Irawan di kegiatan penerangan hukum dan sosialisasi anti-korupsi di sektor kesehatan, Kamis (24/7/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapsel ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Khususnya di sektor layanan dasar seperti rumah sakit dan Puskesmas.
Bupati Tapsel menjelaskan, pemahaman hukum bagi seluruh aparatur pemerintah itu sangat penting. Tujuannya agar terhindar dari praktik pelanggaran, khususnya dalam pengelolaan anggaran.
“Rumah sakit dan Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Sosialisasi ini penting, agar kita semua terhindar dari pelanggaran akibat ketidaktahuan,” pesan Gus Irawan.
Ia mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak melakukan penyimpangan seperti proyek fiktif atau mark up anggaran. Karena dapat merugikan keuangan negara dan berdampak pada menurunnya kualitas layanan publik.
Bupati Tapsel menyebut, ada dua sektor yang menyerap anggaran terbesar di APBD Tapsel yaitu pendidikan dan kesehatan. Dari total APBD yang sekitar Rp1,5 triliun, Dinas Pendidikan mengelola sekitar Rp470 miliar dan Dinas Kesehatan lebih dari Rp200 miliar.
Namun, kondisi fiskal daerah mengalami tekanan akibat pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Anggaran yang dipotong Rp113,5 miliar, sangat berdampak bagi Belanja Modal infrastruktur.
“Ruang fiskal kita sangat terbatas. Solusi kita adalah meningkatkan kualitas pelayanan melalui efisiensi dan digitalisasi. Semua unit pelayanan sudah menerapkan CMS, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan, agar lebih transparan dan minim penyimpangan,” ujarnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Tapsel, Muhammad Indra Muda, menyampaikan dukungan penuh terhadap komitmen Pemkab Tapsel dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan akuntabel.
“Kami dari Kejaksaan mendukung penuh kebijakan pak Bupati. Prinsip kami jelas, kenali hukum dan jauhi hukuman. Tidak ada ruang untuk berpikir macam-macam dalam pengelolaan anggaran,” tegas Kajari.
Langkah preventif melalui edukasi hukum ini diharap dapat memperkuat integritas dan profesionalisme aparatur pemerintah. Khususnya dalam menjamin layanan publik yang bersih, efisien, dan berkualitas. (a05)
