LUBUKPAKAM (Waspada.id): Bupati Deliserdang, H. Asri Ludin Tambunan memastikan saat ini merupakan momen yang tepat untuk melakukan bersih-bersih di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Deliserdang.
Apalagi, saat ini bertepatan dengan proses pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara atas optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Deliserdang.
Ultimatum itu disampaikan Bupati Asri Ludin Tambunan ketika memberi arahan pada Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di halaman Kantor Bupati Deliserdang, Rabu (17/9/25).
“Hari ini, pimpinan apelnya itu kita ambil dari Bapenda. Mengapa kita ambil dari Bapenda? Karena ini saatnya kita melaksanakan bersih-bersih di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deliserdang,” tegas Asri Ludin Tambunan.
Saat ini, tambahnya, tim BPK sedang melaksanakan pemeriksaan langsung kepada Bapenda terkait dengan optimalisasi PAD.
“Saya harap, tahun ini menjadi momentum pembenahan terhadap seluruh aparatur di Badan Pendapatan Daerah. Dengan pimpinan yang baru, saya berharap reformasi terjadi,” harapnya pada apel yang diikuti Wakil Bupati (Wabup) Deliserdang, Lom Lom Suwondo, Pj. Sekretaris Daerah, Dedy Maswardy dan para pejabat Pemkab Deliserdang lainnya.
Meski demikian,ia turut memberi apresiasi atas peningkatan kinerja dalam pencapaian target PAD.
Per hari ini, sebutnya, realisasi PAD Deliserdang sudah mencapai 64,44 persen atau di atas angka Rp800 miliar. Jumlah ini sangat meningkat jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2024 lalu. Peningkatannya hampir di atas Rp150 miliar.
Meski begitu, pencapaian tersebut tidak serta merta menjadi salah satu ukuran. Tidak boleh berhenti di angka tersebut. Harusnya, kata Asri Ludin, agar target PAD bisa segera terwujud 100 persen. Sebab, PAD merupakan modal utama sumber pembiayaan di Deliserdang.
“Karena menjadi sumber utama, saya minta jangan lagi ada penyalahgunaan di Bapenda. Semua yang bermasalah di Bapenda akan saya eliminir. Akan saya bersihkan. Kita sudah memulai kerjasama dengan beberapa bank pemerintah untuk melakukan tapping box baru kepada seluruh restoran,” tegasnya.
Dijelaskan Asri Lidin, saat ini sudah ada 50 tapping box yang dipasang di sejumlah rumah makan. Target yang diharapkan pada akhir tahun ini, setidaknya 1.000 tapping box sudah terpasang di restoran dan hotel-hotel.
Karena itu, masalah tapping box tersebut tidak hanya menjadi pekerjaan Bapenda, melainkan juga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dibutuhkan dukungan penuh dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindag Disperindag), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP), Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup.
“Sinergitas ini yang kita harapkan agar pendapatan asli daerah itu bisa tercapai. Walaupun saat ini kita sudah mencapai Universal Head Coverage (UHC), tapi kita masih membutuhkan hampir Rp80 miliar lagi untuk bisa menuju UHC prioritas. Diharapkan 2026, tambahan Rp80 miliar itu yang berasal dari pendapatan asli daerah yang akan kita gali. Ini yang menjadi harapan saya, kita semua bekerja dengan baik,” tandasnya. (id.28)
Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan mengultimatum Bapenda daerah itu pada Apel Gabungan ASN dan Non ASN di halaman Kantor Bupati, Rabu (17/9/25). Waspada.id/Ist
