TEBINGTINGGI (Waspada.id): Data warga terdampak banjir yang dikeluarkan Pemko Tebingtinggi ternyata membingungkan dan tidak sinkron satu dan lainnya.
Terdapat tiga data yang dikeluarkan OPD dan pejabat yang bertanggungjawab atas penanganan bantuan banjir. Sisa bantuan yang diharapkan warga hingga Selasa (9/12), belum juga tersalurkan.
Data resmi yang dikeluarkan BPBD sepekan belakangan, menyebutkan warga terdampak mencapai 8.484 kepala keluarga.
Namun pada rapat antara Komisi II DPRD dengan koordinator penanggulangan banjir yang juga Sekdako Tebingtinggi, kemarin, membengkak hingga 10.760 KK.
Lebih membingungkan, ada pula data yang dikeluarkan berdasarkan surat keputusan (SK) Wali Kota tentang tanggap darurat korban banjir, jumlahnya 5.054 kk. “Itu data hasil RDP dengan Sekda sebagai penanggungjawab,” ujar anggota DPRD Komisi II.
Jumlah dana yang dikeluarkan, malah naik sedikit. Awalnya sebesar Rp1 miliar bertambah jadi Rp1.030 miliar. “Memang segitu kira-kira bang,” tekan pejabat teras di BPKPD.
Pantauan di lapangan, hingga 11 hari pasca banjir bantuan belum tuntas dilaksanakan dan menimbulkan pertanyaan masyarakat. Ada warga yang hanya menerima beras tanpa paket lain, tapi ada juga yang menerima lengkap. Ada juga yang belum menerima sama sekali.
Di kantor BPBD Jln. Gn. Leuser, terlihat tumpukan minyak goreng tersimpan rapi di ruang kerja Kepala BPBD. Seorang staf menyebutkan belum disalurkan menunggu instruksi Wali Kota. “Belum tahu kapan disalurkan,” ujar staf itu.
Kepala BPBD M. Nasrin, disebutkan lagi rapat di Sekretariat Pemko Tebingtinggi. (Lik)
